"Dua pelabuhan ini merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena itu Pemprov harus benar-benar menyelesaikan berbagai persoalan agar pelabuhan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat," tegasnya.
Ia mengaku heran karena pembangunan fisik kedua pelabuhan tersebut telah selesai sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum beroperasi secara optimal.
Apabila hambatan yang terjadi bersifat teknis, seperti ukuran dermaga yang belum memadai untuk bersandar kapal tertentu, menurutnya pemerintah harus segera melakukan penyempurnaan agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia.
"Seharusnya sejak awal sudah ada perencanaan yang matang. Kalau memang panjang dermaga masih kurang, ya harus ditambah agar pelabuhan itu benar-benar bisa beroperasi," katanya.
Sementara itu, masyarakat mulai merasakan dampak langsung dari kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Ahmad (45), seorang sopir asal Sumenep, mengaku harus mendatangi beberapa SPBU sebelum akhirnya berhasil mendapatkan solar untuk bekerja.
"Saya sudah ke tiga SPBU, semuanya kosong. Ini sangat menyulitkan pekerjaan saya sebagai sopir," ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Fariadi (38), pedagang kecil yang mengaku biaya operasional usahanya meningkat akibat sulitnya memperoleh BBM.
"Kalau harus beli di tempat lain atau antre lama, waktu dan biaya jadi bertambah," katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina terkait penyebab kosongnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sumenep maupun kapan distribusi akan kembali normal.
