PAD Receh, MCF 2025 Sumenep Diduga Rugikan Daerah Ratusan Juta Rupiah

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Madura Culture Festival (MCF) 2025 yang digadang-gadang menjadi salah satu event budaya unggulan Kabupaten Sumenep justru menyisakan persoalan serius. Alih-alih mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelenggaraan festival tersebut malah membuat kas daerah tekor hingga ratusan juta rupiah.

Sorotan tajam publik mengarah pada keterlibatan seorang mantan Tenaga Ahli (TA) Bupati, Sugeng Hariyadi, yang kini menjabat sebagai komisioner Baznas Sumenep. Namanya disebut-sebut terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sejumlah pos anggaran.

Data resmi mencatat, Pemkab Sumenep mengalokasikan Rp310 juta untuk enam kegiatan dalam rangkaian MCF 2025. Namun, PAD yang berhasil dikumpulkan sangat minim, hanya Rp4,9 juta atau sekitar 1,6 persen dari total anggaran, sehingga daerah mengalami kerugian bersih sekitar Rp305,1 juta.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disbudporapar Sumenep, Mohamad Iksan. “PAD yang masuk ke kami hanya sewa stadion Rp500 ribu kali 7 hari yakni Rp3,5 juta dan bagi hasil parkir yang kami kelola yakni 10%. Hasil parkir mendapatkan sekitar Rp14 juta jadi 10 persennya Rp.1, 4 juta dan sudah kami setor ke Bapenda,” ungkapnya, sebagaimana dilansir kanalnews.id, Senin (15/09/2025).

Hasil penelusuran media ini, muncul kejanggalan  terkait sumber PAD dari hasil sewa stand dan tenda. Tarif sewa disebut bervariasi, mulai Rp800 ribu, Rp1,5 juta hingga Rp3 juta. Jika dirata-rata Rp1,5 juta dan dikalikan 146 unit stand, jumlahnya bisa mencapai Rp219 juta.

“Untuk tenda atau stand bukan kami yang mengelola tapi langsung panitia, jadi tidak ada PAD masuk dari hasil sewa tenda,” tegas Iksan.

Baca Juga:

Begini Kata Kabag Perekonomian Setdakab Sumenep soal Penggunaan LPG Subsidi Bagi ASN

Dugaan adanya praktik pungutan liar pun makin santer, menyeret nama Sugeng Hariyadi sebagai tokoh utama yang diduga mengendalikan dana hingga Rp739 juta. Angka itu berasal dari gabungan alokasi APBD, sewa stand, iuran pengusaha rokok, hingga sponsor.

Padahal, tujuan utama MCF 2025 adalah mengangkat potensi pariwisata, UMKM, seni, dan budaya lokal. Alih-alih memberikan dampak positif, manfaat ekonomi untuk daerah nyaris tak terasa, bahkan memunculkan kerugian.

Sejumlah pihak pun mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan. “Kalau benar ada oknum yang menggarong dana MCF, maka harus diproses hukum. Ini bukan sekadar mencoreng wajah pariwisata Sumenep, tapi juga merugikan masyarakat,” tegas seorang tokoh masyarakat.

Menanggapi tudingan tersebut, Sugeng yang bertindak sebagai panitia MCF membantah keras. Ia mengklaim perannya terbatas pada pelaksanaan event Madura Kultur dan pameran pembangunan.

“Tidak benar kalau saya mengendalikan semua. Setiap festival punya panitia masing-masing. Saya hanya pegang Madura Kultur dan pameran pembangunan,” katanya kepada media ini, Jumat (12/9).

Ia juga menolak disebut mengutip dana dari pengusaha rokok. Menurutnya, tudingan itu hanya fitnah, bahkan ia menegaskan tidak ada dana yang masuk ke rekening pribadinya.

“Justru paguyuban yang menanggung biaya orkes, panggung, sampai tenda. Tidak ada yang saya makan. Kalau disebut 1 miliar, itu bohong,” ucap Sugeng.

Isu jual-beli stand yang tarifnya disebut mencapai jutaan rupiah juga ikut memanas. Sugeng beralasan bahwa untuk UMKM tarif khusus hanya Rp350 ribu, namun ia tidak menjelaskan detail tarif untuk OPD, camat, BUMD, BUMN, maupun pengusaha swasta.

“Acara itu berlangsung selama 7 hari. Orang hanya lihat nominalnya. Coba kalikan sendiri berapa biayanya. Biaya keamanan saja tiap malam Rp2,5 juta, jadinpengamanan stan, kebersihan, itu besar,” dalihnya.

Sugeng juga menepis anggapan adanya sponsor besar dalam MCF. “Sponsor pun kecil, RSUD hanya Rp500 ribu, SKK Rp2,5 juta, Kangean Energi Rp5 juta,” klaimnya. ***