PC IPNU Sumenep Ikut Angkat Suara, Tolak Rencana Pilkada Tidak Langsung

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Sumenep menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
‎
‎Mereka menilai skema tersebut berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
‎
‎Penolakan itu disampaikan sebagai bentuk kepedulian pelajar Nahdlatul Ulama terhadap keberlangsungan demokrasi dan hak politik warga negara.
‎
‎Mereka menegaskan, pilkada langsung merupakan capaian penting dalam perjalanan demokratisasi Indonesia yang tidak semestinya ditarik kembali.
‎
‎Pengurus PC IPNU Sumenep, Febrianto, mengatakan pilkada langsung adalah hasil dari perjuangan panjang bangsa untuk membuka ruang partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
‎
‎Menurut dia, pengalihan mekanisme pemilihan kepada DPR justru berisiko mempersempit hak konstitusional masyarakat.
‎
‎“Pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat. Mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada mekanisme DPR berpotensi mengurangi peran publik dalam menentukan arah kepemimpinan daerah,” kata Febrianto, Rabu, (14/1/26).
‎
‎Febrianto menambahkan, dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama’ah, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat.
‎
‎Karena itu, setiap kebijakan publik semestinya berpijak pada kepentingan rakyat luas.
‎
‎Ia merujuk pada kaidah fikih tasarruful imām ‘ala ar-ra’iyyah manūṭun bil-maṣlaḥah, yang menegaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
‎
‎Dalam konteks tersebut, PC IPNU Sumenep menilai pilkada langsung masih relevan sebagai sarana menjaga kepentingan publik.
‎
‎Meski mengakui pelaksanaan pilkada langsung masih memiliki sejumlah kekurangan, PC IPNU Sumenep menilai hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk memangkas hak politik warga negara.
‎
‎“Kekurangan dalam pelaksanaan seharusnya dijawab dengan perbaikan sistem, bukan dengan menghilangkan prinsip dasarnya,” ujar Febrianto.
‎
‎Ia menegaskan, dalam tradisi Aswaja, persoalan tidak diselesaikan dengan meniadakan prinsip, melainkan melalui ishlah atau perbaikan yang berkelanjutan agar tujuan kemaslahatan tetap terjaga.
‎
‎Febrianto juga mengingatkan pemikiran almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menempatkan demokrasi sebagai instrumen penting untuk menjaga martabat manusia dan menjamin hak-hak warga negara.
‎
‎Oleh sebab itu, menurut dia setiap kebijakan yang berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik dinilai perlu dikaji secara matang dan komprehensif.
‎
‎Lebih lanjut,Febrianto menegaskan bahwa sikap penolakan tersebut disampaikan secara santun, konstitusional, dan beradab.
‎
‎Mereka menolak pendekatan konfrontatif, namun tetap merasa berkewajiban menyuarakan pandangan kritis sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual pelajar.
‎
‎“PC IPNU Sumenep menolak pilkada tidak langsung dan mendorong negara untuk memperkuat demokrasi melalui pendidikan politik, penegakan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,”jelasnya.
‎
‎Pihaknya berharap para pemangku kebijakan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan kemaslahatan umat dalam setiap pengambilan keputusan strategis yang menyangkut masa depan bangsa.***