Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata juga harus mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.
Jangan sampai warga lokal justru hanya menanggung dampak meningkatnya kunjungan, seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan gangguan aktivitas sehari-hari, tanpa memperoleh keuntungan dari geliat pariwisata.
"Ketika liburan datang, masyarakat sekitar atau masyarakat lokal seharusnya ikut senang. Bukan malah hanya mendapatkan dampak kemacetan, tetapi justru ada peningkatan pendapatan dan ekonomi selama masa liburan," tuturnya.
Karena itu, ia menilai pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diperkuat.
Produk lokal harus mendapatkan ruang dalam aktivitas ekonomi di kawasan wisata sehingga peningkatan kunjungan turut menggerakkan usaha masyarakat setempat.
Dengan pola tersebut, perputaran uang selama libur Desember 2026 hingga Januari 2027 tidak hanya terkonsentrasi pada pengelola destinasi, hotel, dan pelaku usaha besar.
Pedagang kecil serta pelaku UMKM juga berpeluang menikmati peningkatan pendapatan.
Sucipto menegaskan, berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan terpadu.
Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dinas terkait, hingga unit pelaksana teknis perlu memiliki pembagian tugas dan koordinasi yang jelas.
"Semua perlu dipikirkan secara komprehensif dan terintegrasi. Mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota, regulasinya seperti apa harus dilakukan secara cermat dan akurat," katanya.

