REGIONAL–Lonjakan wisatawan selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) berpotensi menjadi ujian bagi pengelolaan destinasi wisata di Jawa Timur.
Persoalannya bukan sekadar menampung kedatangan pengunjung, melainkan memastikan keselamatan, kenyamanan, hingga pemerataan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dosen Pariwisata Universitas Terbuka (UT) Surabaya, Sucipto, mengingatkan pengelola destinasi wisata agar tidak hanya berorientasi mengejar jumlah kunjungan.
Persiapan fasilitas, kelayakan wahana, pengaturan arus kendaraan, serta pengawasan tarif harus menjadi perhatian sebelum musim liburan tiba.
Menurut Sucipto, seluruh jenis destinasi, mulai dari wisata alam, wisata buatan hingga desa wisata, perlu menjalani pemeriksaan menyeluruh.
Kondisi fasilitas dan atraksi wisata harus dipastikan layak digunakan, terutama wahana yang memiliki risiko terhadap keselamatan pengunjung.
"Untuk Nataru ada beberapa hal yang perlu dilakukan," kata Sucipto, Selasa, 17 November 2026.
Ia menilai keselamatan pengunjung tidak boleh menjadi urusan sekunder di tengah potensi meningkatnya aktivitas wisata.
Pengelola harus memastikan seluruh fasilitas berfungsi dengan baik sekaligus menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi keadaan darurat.
"Keselamatan harus menjadi prioritas atau safety first. Jangan sampai jumlah wisatawan meningkat, tetapi pengelola tidak siap mengantisipasi aspek keselamatan. Kita tentu tidak ingin terjadi insiden yang tidak diharapkan," ujar mantan Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang tersebut.
Selain keselamatan, persoalan tarif juga berpotensi membebani wisatawan selama periode liburan.
Sucipto meminta pengelola destinasi dan pelaku usaha perhotelan tidak memanfaatkan tingginya permintaan dengan menaikkan harga tiket masuk maupun tarif kamar secara berlebihan.
Ia berharap kenaikan harga tetap dalam batas kewajaran dan mengacu pada standar yang jelas. Praktik menaikkan tarif secara tidak proporsional, menurut dia, justru dapat merugikan citra pariwisata daerah.
"Kalau bisa, harga tiket masuk maupun kamar hotel tetap terstandarisasi. Jangan kemudian ada prinsip aji mumpung sehingga terjadi kenaikan harga yang tidak wajar," katanya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Sucipto mendorong Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersama dinas pariwisata kabupaten dan kota memperkuat koordinasi serta pengawasan.
Persiapan, kata dia, perlu dilakukan sebelum puncak liburan agar potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal.
Tantangan lain yang tidak kalah penting ialah kepadatan lalu lintas di kawasan wisata favorit. Kota Batu menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena menjadi tujuan wisata masyarakat dari berbagai wilayah.
Sucipto memperkirakan peningkatan kendaraan selama Nataru dapat memicu kemacetan apabila tidak diimbangi skenario pengaturan lalu lintas yang matang.
"Kalau kita ambil contoh Batu, itu pasti nanti akan krodit. Sehingga perlu ada skenario bagaimana mengatur lalu lintasnya agar tidak terjadi kemacetan," ujarnya.
Namun, bagi Sucipto, keberhasilan pariwisata selama musim liburan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah wisatawan atau pendapatan pengelola destinasi.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata juga harus mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.
Jangan sampai warga lokal justru hanya menanggung dampak meningkatnya kunjungan, seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan gangguan aktivitas sehari-hari, tanpa memperoleh keuntungan dari geliat pariwisata.
"Ketika liburan datang, masyarakat sekitar atau masyarakat lokal seharusnya ikut senang. Bukan malah hanya mendapatkan dampak kemacetan, tetapi justru ada peningkatan pendapatan dan ekonomi selama masa liburan," tuturnya.
Karena itu, ia menilai pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diperkuat.
Produk lokal harus mendapatkan ruang dalam aktivitas ekonomi di kawasan wisata sehingga peningkatan kunjungan turut menggerakkan usaha masyarakat setempat.
Dengan pola tersebut, perputaran uang selama libur Desember 2026 hingga Januari 2027 tidak hanya terkonsentrasi pada pengelola destinasi, hotel, dan pelaku usaha besar.
Pedagang kecil serta pelaku UMKM juga berpeluang menikmati peningkatan pendapatan.
Sucipto menegaskan, berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan terpadu.
Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dinas terkait, hingga unit pelaksana teknis perlu memiliki pembagian tugas dan koordinasi yang jelas.
"Semua perlu dipikirkan secara komprehensif dan terintegrasi. Mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota, regulasinya seperti apa harus dilakukan secara cermat dan akurat," katanya.
Ia berharap libur Nataru tidak hanya menjadi momentum peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga kesempatan memperkuat kualitas pengelolaan pariwisata Jawa Timur.
Destinasi yang aman, harga yang wajar, lalu lintas terkendali, dan keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting agar pertumbuhan pariwisata benar-benar memberikan manfaat bagi daerah. ***

