"Kami pikir Pak Camat ada karena kemarin ada kapal dari Surabaya. Ternyata sudah berbulan-bulan Pak Camat juga hilang," ketus warga lain.
Situasi ini membuat masyarakat semakin putus asa. "Lengkap sudah penderitaan kami, dari pelayanan yang buruk hingga fasilitas yang tidak berkembang akibat pejabat yang hanya menikmati anggaran tanpa mau melayani masyarakat," geram dia.
Mereka khawatir hilangnya pejabat juga berimbas pada anggaran desa. "Kami mendesak KPK, BPK, dan Inspektorat untuk mengaudit anggaran desa di Kecamatan Masalembu. Jangan sampai Dana Desa ikut hilang bersama pejabatnya," tegas mereka.
Desakan ke Bupati dan DPRD
Warga meminta Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk bertindak tegas dengan mengganti atau memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai. "Ganti kalau perlu pecat saja! Mereka sudah jelas menyengsarakan masyarakat," tandasnya.
Mereka juga berharap anggota DPRD Sumenep dari dapil 7, seperti Darul Hasyim Fath, H. Mas’ud, Saifurrahman, Ahmad Juhairi, dan H. Hosnan Abrori, mendengar jeritan mereka.
"Kami ingin pemerintah di Masalembu seperti di kecamatan lain yang benar-benar melayani warganya," tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Masalembu, Achmad Auzai Rahman, tidak dapat dihubungi. Nomor WhatsApp-nya tidak aktif, sebagaimana yang terjadi beberapa bulan sebelumnya.
Tanggapan Angggota DPRD Dapil VII
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Nasdem, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Fil., menilai bahwa kondisi ini terjadi karena para pejabat lebih banyak menghabiskan waktu di daratan daripada di wilayah tugasnya.
Akibatnya, pelayanan publik menjadi kacau, bahkan untuk sekadar mengurus dokumen pun warga harus menunggu pejabat yang tidak ada di tempat. "Camat dan pejabat kepala desa harus lebih intens berada di wilayah tugasnya," tegasnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat di wilayah kepulauan, khususnya di Pulau Masalembu.
