SUMENEP, DIMADURA – Di tengah geliat digitalisasi desa dan gencarnya kampanye keterbukaan informasi publik, muncul pertanyaan yang menggelitik tentang keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Sumenep.
Pertanyaan itu sederhana, namun terasa berat bagi mereka yang pernah berada di garis depan perjuangan informasi tingkat desa. Jika sekarang anggaran KIM mencapai ratusan juta rupiah, mengapa dahulu para penggeraknya justru berkutat dengan keterbatasan?
Pertanyaan tersebut dilontarkan Akh. Fauzi, eks Ketua KIM Batuputih sekaligus mantan Humas KIM Kabupaten Sumenep. Ia mengaku bergabung secara resmi dalam KIM sejak Juli 2022 hingga akhirnya memutuskan berhenti pada 2024.
Menurut Fauzi, selama menjadi bagian dari KIM, para pegiat informasi di tingkat desa nyaris tidak pernah merasakan dukungan anggaran yang memadai. Bahkan, kata dia, bantuan yang diterima hanya berkisar sekitar Rp1 juta dan itu pun hanya beberapa kali dalam setahun.
"Kominfo selalu mewanti-wanti bahwa KIM itu tidak ada anggaran. Memang sempat ada support sekitar satu juta rupiah, tapi tidak sampai dua juta dan hanya beberapa kali. Tahun 2023 dan 2024 malah sudah tidak ada lagi karena katanya tidak ada anggaran," tuturnya kepada media ini, Selasa (16/6).
Padahal, di tengah keterbatasan tersebut, KIM Batuputih yang dipimpinnya sempat menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui website yang mereka kelola secara mandiri, KIM Batuputih berhasil masuk nominasi nasional dalam kompetisi yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Pada 2023, Fauzi bahkan sempat diundang ke Surabaya untuk menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Namun setelah kembali ke Sumenep, ia mengaku tidak melihat adanya tindak lanjut yang serius untuk pengembangan KIM.
"Kita hanya diminta datang ke kominfo, foto-foto, selesai. Tidak ada pembicaraan soal bagaimana mengembangkan KIM ke depan," katanya.
Baginya, kondisi tersebut menyisakan ironi. Di satu sisi, KIM didorong menjadi ujung tombak penyebaran informasi dan promosi potensi desa. Namun di sisi lain, para pengelolanya harus berjuang sendiri mencari biaya operasional.
"Kominfo minta anggaran ke desa, sementara desa juga bilang belum bisa karena berbagai aturan. Padahal KIM itu di bawah naungan kominfo," akunya.
