SUMENEP, DIMADURA–Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menargetkan seluruh program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026 rampung pada Desember.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperkimhub Sumenep Noviana Citrayani mengklaim, proses pembangunan RTLH saat ini mulai berjalan.
Ia menjelaskan, sebanyak tiga unit rumah telah memasuki tahap pembangunan.
“Realisasinya sekarang sudah mulai berjalan. Minggu ini sudah mulai dropping material dan ada tiga unit yang sedang dalam proses pembangunan,” kata Noviana saat dihubungi, Selasa (15/9/2026).
Menurut dia, pelaksanaan pembangunan untuk sementara dimulai dari wilayah daratan. Pengiriman bahan bangunan ke wilayah kepulauan masih menghadapi kendala kondisi cuaca.
“Minggu ini kami mulai dari daratan terlebih dahulu karena untuk kepulauan proses pengiriman bahannya masih terkendala cuaca,” ujarnya.
Ia memastikan proses pembangunan untuk penerima bantuan di wilayah kepulauan tetap akan dilanjutkan setelah kondisi memungkinkan.
“Insyaallah bulan depan untuk yang di kepulauan sudah kami jalankan juga,” katanya.
Noviana menargetkan seluruh program bantuan RTLH tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir tahun.
“Kami menargetkan pertengahan akhir tahun ini, bulan Desember, insyaallah sudah selesai semuanya,” tuturnya.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri meminta Disperkimhub mempercepat realisasi program RTLH.
Menurut dia, bantuan itu berkaitan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan sehingga pelaksanaannya harus menjadi perhatian.
“Persoalan orang miskin harus didahulukan. Tidak boleh selalu lambat. Hal-hal teknis dan administratif itu penting, tetapi jangan sampai menghambat sehingga pelaksanaannya terlambat,” kata Muhri saat dihubungi, Selasa (15/9/2026).
Dia meminta Disperkimhub memastikan program tersebut segera direalisasikan, termasuk dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan dan ketepatan sasaran.
“Saya ingin program kemiskinan ini segera terealisasi. Masa sampai bulan Oktober masih belum. Saya tekankan harus dipercepat realisasinya, kualitasnya bagus, dan harus tepat sasaran,” tegasnya.
Muhri menilai percepatan pelaksanaan tidak berarti mengabaikan aspek teknis dan administrasi.
"Teknis dan administratif ini tetap penting untuk memastikan bantuan diberikan sesuai ketentuan dan menghasilkan rumah yang layak bagi penerima, tapi bukan menjadi penghambat percepatan realisasinya," tuturnya. ***
