SUMENEP, DIMADURA – Slogan “Polisi Bersama Masyarakat” di bawah kepemimpinan Komjen Pol Suyudi Ario Seto berhadapan dengan ujian di daerah. Polresta Sumenep hingga kini mengaku belum menyelidiki dugaan malapraktik yang berkaitan dengan kematian Mohammad Firman Ramadhani alias Dani, santri Annuqayah, di RS BHC Sumenep.

Ironisnya, meski peristiwa tersebut telah viral dan menjadi perhatian publik, aparat justru masih menunggu pengaduan keluarga korban untuk memulai langkah penegakan hukum.

Hingga Rabu (18/11/2026), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sumenep mengaku belum melakukan langkah penyelidikan. Padahal, kasus tersebut telah menjadi perhatian publik dan diberitakan sejumlah media sejak tanggal 13 Oktober 2026.

Sekadar diketahui, secara hukum, dugaan kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian bukan merupakan delik aduan. Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ancaman pidana atas kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menyebabkan pasien meninggal dunia.

Sementara Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mewajibkan penyelidik yang mengetahui atau menerima laporan maupun pengaduan tentang peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana untuk segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan kepolisian yang masih menunggu pengaduan keluarga korban, sementara informasi mengenai kematian Dani telah berkembang luas di ruang publik dan memuat sejumlah keterangan yang patut didalami.

Hal itu terungkap dari keterangan Humas Polresta Sumenep, Ipda Ach. Putrawardana, saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) atas kasus tersebut, Rabu (18/11/2026) siang.

Ardan sapaan akrabnya, menyampaikan, Satreskrim belum melakukan pergerakan karena masih mempertimbangkan kemungkinan keluarga korban tidak berkenan apabila proses hukum berjalan tanpa pengaduan mereka.

"Kalau dari pihak Reskrim, selama belum ada aduan atau laporan, Reskrim juga kesulitan untuk ke bawah. Dasarnya kan, kalau ada aduan, baru kita jalan," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena dugaan tindak pidana yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) UU Kesehatan tidak mensyaratkan adanya pengaduan sebagai dasar penuntutan. Ketiadaan laporan tertulis keluarga semestinya tidak serta-merta menghentikan inisiatif aparat untuk menelusuri informasi awal mengenai peristiwa tersebut.

Terlebih, Pasal 13 ayat (1) KUHAP telah memberikan landasan mengenai kewajiban penyelidik untuk melakukan tindakan penyelidikan ketika mengetahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

Ketika ditanya apakah keluarga korban telah dipanggil atau dimintai keterangan, Ardan mengakui belum ada langkah tersebut.

"Ya kami belum ada pergerakan, Mas, karena yang ditakutkan korban tidak berkenan, nanti kita repot juga," ungkapnya.

Ardan juga beralasan, kepolisian perlu memastikan terlebih dahulu kesediaan keluarga korban sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Jadi kalau Reskrim sendiri langsung bergerak dengan adanya berita viral itu, kita juga harus memanggil korbannya untuk kita periksa dulu," katanya.

Meski demikian, Ardan menyebut keluarga korban tidak harus membuat laporan polisi. Pengaduan masyarakat (dumas), menurut dia, sudah dapat menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk melakukan penanganan.

"Kalau pihak korban pengaduan, aduan aja, Mas. Enggak usah laporan polisi, pengaduan masyarakat aja, kita tindak, kita jalan," tegasnya.

Upaya Jemput Bola?

Sikap menunggu pengaduan tersebut semakin dipertanyakan mengingat peristiwa kematian Dani sebelumnya telah diberitakan sejumlah berdasarkan keterangan keluarga korban.

Dalam pemberitaan tersebut, keluarga mengungkapkan sejumlah rangkaian kejadian sebelum Dani meninggal dunia di RS BHC. Di antaranya, kondisi pasien yang disebut masih berkomunikasi sebelum mendapatkan suntikan dari tenaga kesehatan, kemudian mengalami perubahan kondisi setelah tindakan medis hingga akhirnya meninggal dunia.

Keluarga juga menyampaikan adanya sejumlah kejanggalan yang menurut mereka perlu mendapatkan penjelasan dari pihak rumah sakit.

Rangkaian keterangan itu memang belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi malapraktik. Namun, informasi tersebut semestinya cukup menjadi bahan awal bagi aparat untuk menelusuri kemungkinan adanya unsur kelalaian melalui pemeriksaan saksi, tenaga kesehatan yang menangani pasien, rekam medis, jenis dan dosis obat, serta bukti pendukung lainnya.

Apalagi, persoalan ini menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Penyelidikan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur pelayanan medis atau unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, keluarga korban sebelumnya mengaku masih menunggu hasil investigasi internal yang dijanjikan manajemen RS BHC. Hingga perkembangan terakhir yang diperoleh dimadura.id, hasil investigasi tersebut belum disampaikan secara tuntas kepada keluarga.

Pihak RS BHC juga belum memberikan keterangan terbuka kepada media mengenai dugaan kelalaian pelayanan medis yang menjadi perhatian publik tersebut.

Kinerja Intelkam Polresta Sumenep

Di tengah belum bergeraknya Satreskrim, Ardan menyebut Satintelkam Polresta Sumenep telah menyampaikan informasi terkait kasus tersebut kepada pimpinan.

Menurut dia, Intelkam telah melakukan penyelidikan dan hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan tindak lanjut.

"Kalau di Intel, kemarin itu sudah kami sampaikan juga ke pimpinan. Tetap di sana pasti melakukan penyelidikan juga. Nantinya dari hasil penyelidikan itu akan disampaikan ke pimpinan," tukasnya.

Namun, saat diminta menjelaskan hasil pendalaman Intelkam, Ardan mengaku belum meminta laporan hasil penyelidikan tersebut.

Ia juga menyebut penyampaian hasil penyelidikan kepada publik harus terlebih dahulu mendapat petunjuk pimpinan dengan alasan menjaga kondusivitas.

"Nah, itu masih belum kami minta hasilnya seperti apa. Dari itu kan harus dipertimbangkan dulu petunjuk pimpinan, bahwa ini bisa, ini tidak harus disampaikan ke publik misalnya," kata Ardan.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan penanganan kasus kematian Dani masih belum memiliki kejelasan. Satintelkam mengaku telah melakukan pendalaman, tetapi hasilnya belum diketahui. Sementara Satreskrim secara terbuka mengakui belum mengambil langkah penyelidikan karena masih menunggu pengaduan.

Padahal, sejumlah aspek penting dalam peristiwa tersebut membutuhkan penelusuran aparat, mulai dari identitas tenaga kesehatan yang memberikan suntikan, jenis dan dosis obat, rekam medis, rekaman CCTV, hingga kronologi perubahan kondisi pasien sebelum meninggal dunia.

Dalam perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana dengan akibat hilangnya nyawa seseorang, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap informasi awal yang relevan ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional.

Karena itu, alasan menunggu pengaduan keluarga patut menjadi pertanyaan publik. Penegakan hukum semestinya tidak berhenti pada ada atau tidaknya laporan tertulis, terutama ketika informasi mengenai dugaan peristiwa pidana telah diketahui aparat.

Publik kini menunggu langkah konkret Polresta Sumenep untuk membuka kejelasan atas kematian santri Annuqayah tersebut. Sebab, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa informasi telah diteruskan kepada pimpinan, melainkan kepastian bahwa dugaan peristiwa yang merenggut nyawa seseorang benar-benar ditelusuri sesuai hukum. ***

 

KOLASE: Kapolresta Sumenep, Kombes Pol Ariek Indra Sentanu, Kasat Intelkam AKP Moh. Nurul Komar, dan Kasat Reskrim Kompol Bambang Tri Sutrisno. (Istimewa/doc.dimadura)