Warga Sumenep Minta Menkeu Purbaya Turun Tangan, Lihat Jalan Nasional menuju Pelabuhan Kalianget

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Kondisi Jalan Nasional penghubung Kota Sumenep–Pelabuhan Kalianget kembali menjadi perhatian. Mohammad Arif Firdausi, warga Kalianget, meminta Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan yang dinilainya sudah lama tidak mendapat penanganan serius.

Menurut Arif, kerusakan dan sempitnya jalan di jalur strategis tersebut bukan persoalan baru. Bahkan, ia menyebut hampir tiga dekade terakhir, tidak pernah ada rehabilitasi menyeluruh maupun pelebaran jalan, meski fungsinya sangat vital sebagai akses utama menuju wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

“Seingat saya, sudah 30 tahunan lebih jalan ini tidak pernah direhabilitasi secara layak. Apalagi pelebaran. Baru setelah ramai dibicarakan di media, itu pun hanya tambal sulam,” kata Arif, Selasa (30/12).

Ia menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan beban lalu lintas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jalan nasional tersebut dilintasi kendaraan berat, bus antarkota, hingga mobil pribadi masyarakat kepulauan yang jumlahnya kian bertambah.

“Ini jalur utama. Truk, bus, dan kendaraan warga setiap hari lewat. Harusnya sudah jadi prioritas pembangunan,” tegasnya.

Arif juga menyayangkan lambannya respons pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur yang menurutnya sudah tidak layak. Ia bahkan secara terbuka meminta Menteri Keuangan turun langsung ke lapangan.

Baca Juga:

Dinkes Sumenep Gelar Evaluasi Pelaksanaan Program PTM

“Tolong Pak Menkeu, Purbaya, turun ke bawah. Lihat langsung kondisi jalan di sini,” ucapnya melalui media ini.

Menurut Arif, berdasarkan ketentuan teknis, jalan nasional idealnya memiliki lebar sekitar 18 meter. Namun hingga kini, ruas jalan tersebut masih jauh dari standar itu.

“Kalau mengacu aturan, harusnya sudah masuk skala prioritas. Tapi faktanya, sudah lebih 30 tahun belum ada pelebaran. Yang ada cuma tambal sulam,” tambahnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK 3.3 Jawa Timur, Mhd. Zaim Zul, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pemeliharaan di ruas jalan nasional wilayah Sumenep.

Ia menyebut, tim di lapangan setiap hari melakukan penyisiran untuk menutup lubang jalan.

“Tim kami tiap hari menyapu lubang, mas. Kalau ada lubang, bisa diinformasikan di KM berapa. Laporan dari staf, saat ini sudah tidak ada lubang besar, hanya lubang kecil. Sekarang masih proses salop,” jelasnya melalui pesan singkat.

Zaim juga menyebut panjang ruas jalan nasional di wilayah tersebut mencapai sekitar 103 kilometer, sehingga membutuhkan waktu dan penanganan bertahap.

“Panjang ruasnya 103 kilometer. Jadi mohon sabar, semua disisir setiap hari,” ujarnya.

Terkait tuntutan pelebaran jalan, ia menegaskan hal tersebut bukan kewenangannya. Menurutnya, keputusan pelebaran sangat bergantung pada kebijakan pusat dan ketersediaan anggaran.

“Semua tergantung alokasi anggaran. Saat ini juga ada program efisiensi, ditambah banyak daerah lain terdampak bencana. Di lintas utara Madura dan daerah lain juga masih banyak jalan lebarnya 4–5 meter. Jadi pelebaran itu bukan kewenangan kami,” katanya.

Ia menegaskan, keputusan akhir berada di tingkat pusat. “DPR dan Kementerian Keuangan yang bisa menjawab. Kami hanya melaksanakan,” pungkasnya.

***