Realisasi Pajak Daerah Sampang Capai Rp42,24 Miliar, Didominasi Sektor PBJT dan Kendaraan Bermotor

SAMPANG, dimadura.id – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mencatat realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025 hingga akhir Agustus mencapai Rp 42.24 miliar atau sekitar 63,60 persen dari total target Rp 66.42 miliar. Angka ini menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang tetap positif meski beberapa sektor pajak masih berproses.

Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Sampang, Moh. Heldiyas Setya Risanto, menyampaikan bahwa capaian pajak tahun berjalan mengalami kenaikan dibanding periode sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp37.48 miliar.

“Per 31 Agustus 2025, realisasi pajak daerah kita sudah menyentuh Rp42,24 miliar atau 63,60 persen dari target. Dibandingkan tahun 2024, angka ini tumbuh sekitar 12,7 persen,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Menurut Heldiyas, kontribusi terbesar masih disumbang oleh sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencatat realisasi Rp15,54 miliar dari target Rp24,63 miliar atau 63,09 persen. Dari sektor ini, PBJT Tenaga Listrik mendominasi dengan realisasi **Rp13,22 miliar disusul PBJT Makanan dan Minuman Rp2,10 miliar, serta PBJT Jasa Perhotelan Rp125,49 juta.

Sementara itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencatat capaian cukup baik yakni Rp4,10 miliar atau 77,52 persen dari target Rp5,30 miliar.

“BPHTB menjadi salah satu sektor yang stabil karena aktivitas jual beli tanah masih cukup tinggi, terutama di wilayah perkotaan,” terang Heldiyas.

Baca Juga:

PWI Pamekasan Kupas Etika dan Tiga Pilar Jurnalisme di Tengah Gempuran Medsos

Beberapa jenis pajak lainnya juga menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pajak Air Tanah, misalnya, bahkan melampaui target dengan realisasi Rp224,52 jutadari target Rp200 juta atau mencapai 112,26 persen.

Namun, beberapa pos masih berada di bawah ekspektasi, seperti Pajak Reklame yang baru terealisasi Rp692,36 juta atau 44,24 persen, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang baru mencapai Rp1,16 miliar atau 15,58 persen dari target Rp7,50 miliar.

“Sektor PBB-P2 memang cenderung meningkat menjelang akhir tahun karena siklus pembayarannya tahunan. Kita tetap lakukan intensifikasi lewat jemput bola dan layanan digital agar realisasi meningkat,” imbuhnya.

Selain itu, dua sektor kendaraan bermotor turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencatat realisasi Rp13,44 miliar dari target Rp17,12 miliar atau 78,53 persen, sementara Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp6,85 miliar atau 71,46 persen dari target Rp9,59 miliar.

“Pajak kendaraan masih menjadi penyumbang utama pendapatan daerah. Kami terus berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur untuk memaksimalkan potensi di sektor ini,” tambah Heldiyas.

Dengan peningkatan positif hingga triwulan ketiga ini, BPPKAD Sampang optimistis target pajak daerah tahun 2025 bisa tercapai.***