DBHCHT Rp21,1 Miliar “Tertidur” di APHT Sumenep sejak 2021, DPRD Tegur PD Sumekar

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang dibangun sejak 2021 dengan total anggaran mencapai Rp21,1 miliar, hingga kini belum beroperasi.

Kondisi ini memantik perhatian Komisi II DPRD Sumenep yang meminta pemerintah kabupaten segera mempercepat proses perizinan operasionalnya.

“Jika IKM rokok lokal di Sumenep ini bisa beroperasi, maka dampaknya besar terhadap penyerapan tenaga kerja, karena akan banyak masyarakat yang direkrut,” kata Jauhari, Minggu (12/10/2025).

APHT yang berlokasi di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, tersebut merupakan kawasan terpusat bagi pabrik-pabrik hasil tembakau di Sumenep.

Pembangunan kawasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pengusaha rokok lokal, sekaligus meningkatkan daya saing serta menekan peredaran rokok ilegal.

Menurut Jauhari, fasilitas yang dibangun dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) itu harus segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

Quelle expérience de jeu offre Club Player Casino sur smartphone

“Karena itu, kami mendorong agar Pemkab Sumenep segera merealisasikan pengoperasian APHT, sebab secara fisik pembangunannya sudah selesai,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Perusahaan Daerah Sumekar, Hendri Kurniawan, menyebut bahwa sebagian besar izin telah rampung.

“Izin pokok seperti NPPBKC sudah selesai, tinggal melengkapi izin tambahan. Kami juga ingin APHT segera beroperasi karena dampaknya langsung pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Berdasarkan data, pembangunan APHT dimulai pada 2021 dengan anggaran awal Rp9,6 miliar. Tahun 2022, Pemkab kembali mengalokasikan Rp1,8 miliar, disusul Rp3,4 miliar pada 2023, dan Rp1,8 miliar di 2024.

“Tahun ini, dana sebesar Rp4,5 miliar juga digelontorkan untuk melengkapi sarana produksi. Total keseluruhan anggaran yang terserap kini mencapai sekitar Rp21,1 miliar,” pungkas Hendri Kurniawan.***