Guru Besar UIN Madura Beberkan Dampak Kebijakan WFH

WAWANCARA, DIMADURA – Kebijakan work from home (WFH) yang digagas pemerintah sebagai langkah penghematan BBM dan energi dinilai tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global.

Guru Besar UIN Madura, Achmad Muhlis, menegaskan bahwa situasi di kawasan strategis seperti Selat Hormuz memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas energi nasional.

“Selat itu merupakan jalur distribusi energi dunia. Setiap ketegangan di sana dapat mengganggu pasokan minyak global dan mendorong kenaikan harga energi yang berdampak pada perekonomian Indonesia,” jelasnya, saat diwawancara Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, Kamis (26/3/2026).

Menurut Achmad Muhlis, penerapan WFH bukan sekadar perubahan teknis dalam sistem kerja, tetapi pergeseran besar dalam struktur relasi sosial. Ruang kerja yang semula berbasis pertemuan langsung, kini bergeser ke ruang domestik, menciptakan pola komunikasi baru, dinamika kekuasaan berbeda, dan bentuk solidaritas kerja yang turut berubah.

WFH, katanya, membawa ambivalensi. Di satu sisi menawarkan efisiensi waktu, kenyamanan, dan pengurangan stres akibat mobilitas tinggi, sekaligus berkontribusi terhadap penghematan BBM sebagai tujuan utama kebijakan.

Di sisi lain, WFH berpotensi memicu rasa terisolasi, kejenuhan, dan hilangnya batas tegas antara ruang kerja dan kehidupan pribadi yang dapat berujung pada kelelahan psikologis.

Baca Juga:

Guru Besar UIN Madura Tawarkan Kurikulum Cinta Redam Perundungan

Dalam perspektif ekonomi nasional, kebijakan WFH membawa konsekuensi yang bersifat ganda. Pengurangan konsumsi BBM dapat membantu menjaga stabilitas energi di tengah konflik geopolitik global yang fluktuatif.

Namun, pada tingkat mikro, kebijakan ini dapat memengaruhi sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas pekerja seperti transportasi, kuliner, dan usaha kecil.

Achmad Muhlis menilai kebijakan WFH sebagai upaya mitigasi risiko ketergantungan pada energi fosil. Dengan menurunkan mobilitas harian jutaan pekerja, negara dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional, mengingat energi adalah faktor vital dalam keberlangsungan fungsi negara.

Namun demikian, keberhasilan WFH sangat ditentukan oleh kesiapan budaya dan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja, sekaligus pemerataan akses digital.

Pergeseran sistem ini juga mendorong transformasi cara pandang terhadap produktivitas yang kini lebih menekankan hasil kerja daripada kehadiran fisik semata.

Ia menegaskan bahwa WFH dapat menjadi instrumen efektif jika diintegrasikan dengan kebijakan pendukung seperti penguatan infrastruktur digital, perlindungan bagi sektor terdampak, serta edukasi mengenai efisiensi energi. Tanpa pendekatan komprehensif, kebijakan ini berpotensi menghadirkan resistensi sosial.

“WFH bukan hanya solusi teknis, melainkan bagian dari paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya dan hubungan kerja. Ia adalah inovasi kebijakan yang mencoba menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan keberlanjutan jangka panjang,” tegasnya.

Ia menutup keterangan dengan menekankan pentingnya kemampuan negara mengelola perubahan secara bijak. “Di tengah dunia yang terus bergerak, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas nasional menjadi kunci utama,” pungkasnya. ***