Program RTLH Sumenep Proses Verifikasi, Realisasi Tunggu Ini

‎NEWS SUMENEP, DIMADURA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, masih memproses pendataan calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026.
‎
‎Hingga kini, program tersebut belum memasuki tahap pencairan karena menunggu penyesuaian anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
‎
‎Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, Noviana Citrayati, mengatakan saat ini tahapan yang berjalan masih sebatas verifikasi lapangan dan pengumpulan data calon penerima.
‎
‎“Sekarang masih tahap verifikasi lapangan dan pengumpulan data calon penerima. Untuk pencairan kemungkinan setelah PAK karena ada perubahan kode rekening,” terangnya, saat dihubungi. Kamis, (2/4/26).
‎
‎Ia menjelaskan, realisasi program RTLH baru dapat dilakukan setelah proses PAK selesai dibahas.
‎
‎Pada tahap tersebut, pemerintah daerah menargetkan sudah mengantongi data penerima yang lengkap berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
‎
‎Pendataan program RTLH tahun ini,  lanjut dia, mencakup wilayah daratan maupun kepulauan.
‎
‎Pemerintah daerah berupaya memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan perbaikan hunian.
‎
‎Noviana mengungkapkan, total anggaran yang disiapkan untuk program RTLH pada tahun 2026 sebesar Rp 2,43 miliar.
‎
‎Dana tersebut diproyeksikan untuk memperbaiki sekitar 97 unit rumah.
‎
‎Ia juga menceritakan, anggaran tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, anggaran program RTLH mencapai sekitar Rp 3,3 miliar.
‎
‎Selain itu, target jumlah penerima juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, diperkirakan sekitar 90 calon penerima. Sementara di tahun 2025, targetnya adalah 117 calon penerima.
‎
‎Noviana menambahkan, peluang penambahan anggaran masih bergantung pada hasil pembahasan PAK. Jika terdapat ketersediaan anggaran tambahan dari pemerintah daerah, maka jumlah penerima berpotensi bertambah.
‎
‎“Kemungkinan penambahan tergantung kondisi anggaran saat PAK. Kalau ada tambahan, bisa ditambah. Kalau tidak, ya tetap sesuai pagu yang ada,” katanya.
‎
‎Pemkab Sumenep menargetkan program RTLH dapat direalisasikan pada pertengahan tahun 2026, setelah seluruh tahapan administrasi dan penganggaran rampung.
‎
‎“Insyaallah kalau tidak ada kendala, pertengahan tahun bisa direalisasikan. Sekarang masih tahap pengumpulan data,” ucap Noviana.****