Aktivis GAMM Sentil Eksekutif dan Legislatif soal Produktivitas BUMDes di Sampang

SAMPANG, dimadura.id – Ketua Gerakan Aktivis Muda Madura (GAMM), Supriyanto Hartono, menyampaikan komentar soal keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mayoritas masih jalan di tempat.

Aktivis muda ini mempertanyakan kinerja eksekutif terkait dan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sampang (legislatif).

Ia menilai, baik eksekutif maupun legislatif seharusnya tidak hanya sebatas menjalankan rutinitas formalitas, tetapi benar-benar memastikan program desa memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Iya betul, lantas bagaimana kinerja dari legislatif dalam mengontrol kebijakan pemerintah membangun sebuah desa, apa hanya sekadar rapat komisi dan mendengarkan aspirasi?,” ujarnya, Minggu (4/10/2025).

Menurut Supriyanto, fungsi kontrol legislatif terhadap pelaksanaan program desa harus diperkuat, agar setiap kebijakan pembangunan dapat dioptimalkan sesuai harapan.

“Seharusnya, pihak Legislatif melakukan pressing kontrol ke bawah supaya program yang sudah berjalan bisa dioptimalkan dengan maksimal,” katanya menambahkan.

Baca Juga:

Begini Kata Kabag Perekonomian Setdakab Sumenep soal Penggunaan LPG Subsidi Bagi ASN

Ia juga menyoroti peran eksekutif yang dianggap kurang maksimal dalam menjalankan kebijakan desa.

“Dan juga badan eksekutif, apakah ide tersebut tidak bisa dimaksimalkan? Apakah ini hanya desakan dari pemerintah pusat dalam menjalankan program tersebut, istilahnya yang penting jalan dulu, rusak belakangan,” tegasnya.

Aktivis asal Sampang itu menilai, pemerintah daerah sejatinya memiliki kapasitas besar untuk memajukan desa jika didukung oleh inisiatif dan kemauan politik yang kuat.

“Saya rasa sangat bisa, jika memang dari pemerintah mempunyai inisiatif untuk memajukan sebuah desa. Karena desa menjadi ujung tombak dari kemajuan suatu daerah, sehingga hal itu penting untuk dimaksimalkan setiap ada program,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang), Sudarmanta, menjelaskan bahwa dari total 180 desa di Sampang, baru 90 Bumdes yang memiliki izin resmi. Namun sebagian besar di antaranya masih belum menunjukkan produktivitas yang signifikan.

“Yang Bumdes izinnya sudah lengkap sekitar 90, sisanya masih proses. Kalau ditanya produktif, ya banyak yang belum. Baru tahun ini mereka mulai mengurus 20 persen ketahanan pangan itu,” terang Sudarmanta, Kamis (2/10/2025).

Ia menyebut hanya beberapa desa yang benar-benar produktif dan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD), di antaranya Desa Lon Malang (Batu Lenger Timur), Bira Tengah (Sokobana), Klobur (Sreseh), serta Pangarengan (Kecamatan Pangarengan).

“Penghasilan Bumdes yang produktif itu tercatat hanya sekitar beberapa desa. Itu pun tidak banyak. Yang kita kategorikan produktif adalah yang mampu menghasilkan PAD,” tambahnya.

Sudarmanta menegaskan bahwa tahun ini pemerintah mewajibkan seluruh Bumdes melaksanakan program ketahanan pangan, sebagai salah satu syarat pencairan dana desa.

“Imbauannya jelas, semua Bumdes wajib melaksanakan program ketahanan pangan tahun ini. Kalau tidak aktif, dana itu tidak bisa dicairkan, kita kunci di situ,” tegasnya.

Program tersebut meliputi berbagai sektor seperti peternakan, perikanan, dan pertanian, dengan bentuk kegiatan antara lain budidaya lele, ternak sapi, ternak kambing, hingga pengadaan bibit tanaman pangan.***(Zen/Redaksi)