BPRS Bhakti Sumekar Dorong Inklusi Keuangan Syariah Lewat Edukasi Publik

NEWS SUMENEP, DIMADURA–BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Jawa Timur, terus memperluas akses dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.
‎
‎Salah satunya melalui kegiatan edukatif berupa talkshow yang mengangkat tema penguatan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat.
‎
‎Kegiatan bertajuk “Mendorong Kepercayaan Masyarakat Melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah” dan digelar pada Selasa (14/04/2026).
‎
‎Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menekankan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah harus diawali dengan membangun kedekatan yang kuat dengan masyarakat.
‎
‎Kata dia, kepercayaan publik menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan layanan keuangan berbasis syariah secara berkelanjutan.
‎
‎H. Fajar menjelaskan, kehadiran BPRS Syariah memiliki peran strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan.
‎
‎Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan dekat dengan kebutuhan lokal, lembaga keuangan syariah dinilai mampu menjadi alternatif solusi di tengah ketidakpastian ekonomi.
‎
‎“Melalui kegiatan ini, kami berharap BPR Syariah dapat menjadi sarana inklusi keuangan yang efektif, menjangkau masyarakat luas, serta memperkuat kepercayaan publik agar layanan yang kami hadirkan semakin relevan dan dapat diandalkan,” tutur H. Fajar.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa jumlah BPR Syariah di Indonesia masih tergolong terbatas.
‎
‎Saat ini, terdapat sekitar 167 BPR Syariah secara nasional, dengan sekitar 26 di antaranya berada di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk memperluas akses layanan keuangan syariah di berbagai wilayah.
‎
‎H. Fajar menilai, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi strategi efektif dalam mengenalkan konsep ekonomi syariah kepada masyarakat.
‎
‎Menurut dia, praktik muamalah telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Madura.
‎
‎“Nilai-nilai muamalah seperti sistem bagi hasil dalam sektor pertanian dan peternakan sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat. Ini menjadi dasar yang kuat untuk memperkenalkan ekonomi syariah secara lebih luas,” ucapnya.
‎
‎H. Fajar menambahkan, konsep bagi hasil yang telah dikenal tersebut dapat menjadi pintu masuk dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, sehingga tidak terasa asing dalam penerapannya.
‎
‎Lebih lanjut, ia menilai ekonomi syariah memiliki keunggulan dalam menciptakan keadilan distribusi. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang cenderung menitikberatkan pada aspek kepemilikan atau kebebasan modal.
‎
‎“Ekonomi syariah menekankan pada distribusi yang adil. Prinsip ini yang kami yakini dapat menjadi solusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas dia.
‎
‎Melalui peran BPR Syariah, pihaknya berharap dapat menghadirkan lembaga keuangan yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga memberikan rasa aman serta manfaat nyata bagi masyarakat.
‎
‎Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Keraton Sumenep tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga strategis, di antaranya Dimas Yuliharto dan Wahyu Puspita Ningrum.
‎
‎Keduanya memaparkan materi terkait perlindungan konsumen dan penguatan sektor jasa keuangan.
‎
‎Di akhir kegiatan, H. Fajar kembali menegaskan pentingnya menjadikan ekonomi syariah sebagai landasan dalam aktivitas muamalah sehari-hari.
‎
‎Ia menilai, prinsip tersebut relevan sebagai solusi di tengah dinamika perekonomian yang masih berfluktuasi.
‎
‎“Ekonomi syariah harus menjadi fondasi dalam aktivitas muamalah untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini,” pungkasnya.***