Demo Transmart dan Anomali Isu Politik Indonesia

KOLOM VIRAL, DIMADURA – Beberapa hari terakhir, publik dihebohkan oleh aksi massa yang mendatangi gerai Transmart, seperti yang terjadi di Transmart Jember, Jawa Timur.

Mereka menuntut permintaan maaf atas tayangan di Trans7 yang dianggap menyinggung pesantren dan ulama.

Rekaman aksi tersebut tersebar luas di media sosial, disertai komentar dan kecaman yang memuncak dalam waktu singkat.

Banyak yang merasa gerakan ini adalah bentuk pembelaan terhadap kehormatan agama, namun sedikit yang berhenti sejenak untuk bertanya:

“Apakah kemarahan ini diarahkan ke tempat yang tepat?”

Mengutip laporan IDN Times, Transmart dan Trans7 sama-sama berada di bawah naungan konglomerasi besar CT Corp milik pengusaha Chairul Tanjung.

Baca Juga:

Dari Total 220 Perguruan Tinggi, UNIBA Madura Lolos SPMI 2025 dari Ditjen Diktiristek

Informasi ini bahkan dapat ditemukan di situs resmi CT Corp, yang menempatkan Trans7 dalam kategori Media dan Transmart dalam Retail & Lifestyle (17/10/2025).

Fakta sederhana ini menunjukkan bahwa kemarahan publik sebenarnya diarahkan kepada dua entitas yang berasal dari payung perusahaan yang sama.

Dengan kata lain, geruduk Transmart tidak sepenuhnya menyentuh akar persoalan, tetapi justru memperlihatkan bagaimana emosi publik bisa dengan mudah diarahkan tanpa pemahaman utuh.

Kita hidup di zaman di mana emosi sering kali mengalahkan logika. Kemarahan yang meledak dalam hitungan jam sering kali lahir dari potongan video, narasi sepihak, atau interpretasi emosional tanpa verifikasi.

Dalam situasi semacam ini, berpikir jernih dan menelaah fakta menjadi hal yang langka.

Padahal, di tengah gelombang informasi yang cepat dan bias, kemampuan untuk menahan reaksi dan memeriksa konteks justru merupakan bentuk kedewasaan sosial.

Fenomena ini juga tak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang terjadi pada pekan-pekan yang sama.

Dalam kurun waktu delapan hari di pertengahan Oktober 2025, publik seharusnya dikejutkan oleh serangkaian kabar besar:

Pengembalian aset korupsi triliunan rupiah dari kasus PT Timah, pengusutan kasus PT Antam yang menyeret nama keluarga seorang menteri aktif, laporan dana reses DPR yang mencapai Rp702 juta per anggota, dan rencana kenaikan PPN 12% yang berpotensi menekan daya beli rakyat.

Sebagaimana sempat saya ulas di kolom sebelumnya, empat peristiwa besar itu layaknya “bom politik dan ekonomi” yang seharusnya mengguncang kesadaran publik, namun justru tenggelam di balik hiruk-pikuk drama “Pesantren vs Trans7.”

Dalam hitungan hari, media mainstream dan warganet lebih sibuk memperdebatkan tayangan televisi daripada mempertanyakan arah kebijakan negara dan nasib uang rakyat.

Pola ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Drama moral yang menyentuh sentimen agama menjadi pengalih perhatian yang sempurna; mengalihkan sorotan publik dari skandal korupsi dan kebijakan ekonomi yang jauh lebih berdampak pada kehidupan masyarakat.

Inilah ironi yang berulang. Ketika isu agama atau moral disulut di tengah situasi politik panas, publik dengan mudah terbakar, sementara elit yang mestinya disorot justru bersembunyi di balik asap perdebatan.

Kita boleh marah, tapi jangan sering tidak tahu kepada siapa sebenarnya kemarahan itu harus diarahkan?

Kita merasa sedang berjuang membela kebenaran, padahal tanpa sadar sedang memainkan peran dalam naskah besar yang ditulis oleh pihak-pihak berkepentingan.

Geruduk Transmart adalah cermin kecil dari bagaimana emosi publik bisa dimanfaatkan sebagai alat pengalihan isu.

Ia menunjukkan betapa mudahnya perhatian masyarakat dipindahkan dari perkara besar yang menyangkut kepentingan bangsa menuju drama yang bersifat simbolik.

Di sinilah pentingnya literasi berpikir, agar kita tak menjadi penonton yang mudah digiring, tapi warga yang mampu menimbang antara yang penting dan yang dibuat penting.

Pada akhirnya, mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri:

Apakah kemarahan kita lahir dari kepedulian sejati, atau hanya reaksi spontan yang diarahkan agar kita lupa pada hal-hal yang jauh lebih menentukan masa depan bangsa?

***