Dua Kapal RI Tertahan di Selat Hormuz, Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi

NEWS NASIONAL, DIMADURA–Pemerintah Indonesia masih berupaya memastikan dua kapal berbendera Merah Putih dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman di tengah situasi geopolitik yang dinilai semakin kompleks.
‎
‎Dilansir dari Detik News, Rabu, 22 April 2026, menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan, pemerintah bersama tim dari Pertamina tengah mengurus berbagai perizinan yang dibutuhkan.
‎
‎Namun, proses tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat dinamika situasi di kawasan.
‎
‎Ia menjelaskan, kondisi internal di Iran menjadi salah satu faktor yang memperumit proses negosiasi.
‎
‎Kebijakan yang ditetapkan otoritas pusat tidak selalu dapat langsung diterapkan di lapangan, sehingga membutuhkan penyesuaian dan pembahasan lebih lanjut.
‎
‎Selain itu, situasi keamanan di perairan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai perkembangan, termasuk adanya pembatasan terhadap kapal tertentu serta persyaratan khusus bagi kapal yang hendak melintas.
‎
‎Seluruh ketentuan tersebut, kata Sugiono, masih dalam tahap pembahasan intensif antara pihak-pihak terkait.
‎
‎Dalam forum diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (22/4/2026), ia juga menyinggung isu blokade yang melibatkan kapal dari Amerika Serikat di kawasan tersebut.
‎
‎”Kondisi ini turut memengaruhi arus pelayaran internasional di salah satu jalur energi paling vital di dunia,” ungkapnya.
‎
‎Sugiono turut mengungkapkan hasil konferensi internasional yang digagas oleh Prancis dan Inggris, yang diikuti Indonesia secara daring mewakili Presiden Prabowo Subianto.
‎
‎Dalam forum tersebut, negara-negara peserta menegaskan penolakan terhadap praktik pungutan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.
‎
‎Menurut dia, kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip freedom of navigation atau kebebasan navigasi yang dijunjung dalam hukum maritim internasional.
‎
‎”Selat Hormuz sendiri berbatasan dengan sejumlah negara seperti Oman dan Uni Emirat Arab, yang turut berkepentingan terhadap stabilitas kawasan,” jelas Sugiono.
‎
‎Konferensi itu juga menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur diplomasi dan negosiasi politik guna meredakan ketegangan di wilayah tersebut.
‎
‎Pemerintah Indonesia, lanjut Sugiono, akan terus memantau perkembangan situasi dan mengedepankan pendekatan damai untuk menjaga keamanan pelayaran serta melindungi kepentingan nasional.
‎
‎“Upaya diplomasi akan terus kami dorong agar situasi tetap kondusif dan kapal-kapal Indonesia dapat melintas dengan aman,” ujarnya.***