Pemkab Sumenep Terus Perkuat Pengawasan Distribusi LPG Subsidi

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran serta tidak membebani masyarakat.
‎
‎Langkah yang ditempuh tersebut dinilai untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mencegah praktik penyimpangan di lapangan.
‎
‎Kepala Bagian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan bahwa seluruh pangkalan wajib mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung.
‎
‎Ia menekankan, LPG subsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.
‎
‎Menurut Dadang, pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan sistem distribusi agar lebih tertib.
‎
‎Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong pengecer untuk beralih menjadi pangkalan resmi, sehingga rantai distribusi dapat diawasi secara lebih ketat.
‎
‎Selain pembenahan sistem, Dadang menyebutkan, pengawasan juga diperkuat dengan melibatkan aparat penegak hukum.
‎
‎Ia memastikan, setiap pelanggaran yang ditemukan akan langsung ditindak tanpa toleransi.
‎
‎Pengawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari jalur distribusi hingga tingkat pangkalan. Bahkan, Dadang mengungkapkan telah ditemukan sejumlah pelanggaran yang langsung ditindak oleh kepolisian setempat.
‎
‎Salah satu bentuk pelanggaran yang teridentifikasi adalah distribusi LPG subsidi ke luar wilayah Kabupaten Sumenep, yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
‎
‎Di sisi lain, pemerintah daerah kata dia, juga mengingatkan para pengecer agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan.
‎
‎Meskipun diperbolehkan memperoleh margin, hal tersebut harus tetap dalam batas kewajaran.
‎
‎Menurut Dadang, pemkab sumenep turut membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi.
‎
‎”Kami minta masyarakat melaporkan apabila menemukan kendala atau dugaan penyimpangan agar dapat segera ditindaklanjuti,” jelas dia.
‎
‎Dadang menegaskan, perbaikan sistem distribusi dan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
‎
‎Hal ini penting agar LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, mengingat tidak semua kelompok diperkenankan mengakses subsidi tersebut.
‎
‎“Upaya ini kami lakukan agar manfaat LPG subsidi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.***