Komisi IV DPRD Sampang Desak Perbaikan Sarana Olahraga Panjat Tebing Berkarat

NEWS DIMADURA, SAMPANG – Kondisi memprihatinkan sarana olah raga panjat tebing milik Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Sampang memicu perhatian serius dari DPRD setempat.

Pasalnya, besi-besi penopang yang menjadi tumpuan utama para atlet tampak berkarat dan terancam roboh serta mengancam keselamatan penggunanya.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk mendorong pengalokasian anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Secepatnya kami koordinasi dengan dinas terkait. Anggaran perawatan harus dialokasikan lewat PAK dan dicek langsung kondisi fasilitasnya,” tegas Mahfud saat dikonfirmasi media beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, panjat tebing yang berbasis struktur logam membutuhkan perawatan intensif dan berkala, seperti pengecatan antikarat yang biayanya relatif kecil namun berdampak besar terhadap keselamatan atlet.

Lebih jauh, Mahfud yang juga politisi PKS ini mengungkapkan bahwa sejak pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) November 2024 lalu, ia telah mengusulkan dana pemeliharaan fasilitas olahraga agar lebih diperhatikan.

Baca Juga:

Kuasa Hukum 4 Terdakwa Kasus ODGJ Sapudi Angkat Pembelaan Noodweer

“Kami minta TAPD serius memperhatikan sarana olahraga. Ini tanggung jawab pemerintah untuk memastikan semua fasilitas aman digunakan,” ujarnya.

Tak hanya panjat tebing, Mahfud juga menyoroti kondisi GOR indoor lapangan bulu tangkis yang dinilai tak terurus. Padahal fasilitas ini memiliki potensi retribusi yang seharusnya dimaksimalkan.

Ia menyebut, hasil diskusi dengan KONI Sampang menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pembinaan atlet, bukan hanya sekadar mengejar piala.

“Tujuan utama kita adalah menciptakan generasi yang sehat dan kuat. Pemerintah harus hadir memberikan stimulus agar masyarakat cinta olahraga,” tandasnya.

Mahfud menegaskan, pihaknya akan terus mendorong TAPD agar mengalokasikan anggaran perawatan secara maksimal, bahkan berharap realisasi sudah bisa dilakukan di PAK tanpa harus menunggu tahun anggaran 2026.***