Lewat Iftar APBD, Fakta Foundation Dorong Transparansi Pengelolaan Anggaran Sumenep

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Fakta Foundation menggelar diskusi publik bertajuk “Iftar APBD: Ngulik Keberlanjutan APBD Sumenep yang Sehat dan Berintegritas” di Aula Kedai HK, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026) malam.
‎
‎Kegiatan tersebut, menjadi ruang dialog antara aktivis, akademisi, mahasiswa, serta pegiat kebijakan publik untuk membahas transparansi dan keberlanjutan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep.
‎
‎Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar, dosen FISIP Universitas Wiraraja Dr Mohammad Hidayaturrahman, serta pengamat kebijakan anggaran Cak Mauli.
‎
‎Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra yang sebelumnya dijadwalkan hadir berhalangan.
‎
‎Ia kemudian diwakili Ferdiansyah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Suhermanto dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep.
‎
‎Presiden Fakta Foundation Noris Sabit mengatakan diskusi tersebut menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD.
‎
‎Menurut dia, anggaran daerah merupakan instrumen utama pembangunan yang bersumber dari uang publik, termasuk dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
‎
‎“APBD adalah uang rakyat. Karena itu masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, digunakan, dan dievaluasi. Transparansi menjadi kunci agar pengelolaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” terang Noris.
‎
‎Selain transparansi, diskusi juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Sumenep yang dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong cukup tinggi.
‎
‎Menurut Noris, besarnya Silpa dapat menjadi indikator untuk menilai sejauh mana efektivitas perencanaan serta penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah.
‎
‎Ia menilai persoalan Silpa tidak semata berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas perencanaan program dan keterbukaan informasi anggaran kepada publik.
‎
‎Noris menegaskan, apabila nilai Silpa terus berada pada angka yang besar setiap tahun, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik dari sisi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, maupun pengawasan anggaran.
‎
‎Diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya membuka ruang partisipasi publik dalam proses penganggaran daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
‎
‎Dengan keterbukaan informasi anggaran, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan fiskal daerah.
‎
‎“Melalui kegiatan ini, kami berharap pemerintah daerah semakin memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD, sehingga setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumenep,” tutup Noris.

Diketahui, kegiatan diskusi publik tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Tercatat, sponsorship kegiatan didukung oleh PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) Sumenep serta RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.***