Mahasiswa Sumenep Pertanyakan Berkah Migas bagi Infrastruktur Pulau Kangean

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Puluhan mahasiswa asal Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumenep, Jumat (15/8/2025).

Mereka mempertanyakan manfaat kekayaan minyak dan gas bumi (migas) bagi pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan yang dinilai tertinggal jauh dibandingkan daratan.

Aksi dimulai dengan orasi di pintu selatan gedung DPRD. Massa menuntut percepatan perbaikan infrastruktur jalan, dermaga, dan fasilitas publik khususnya di Kangean, sesuai amanat Surat Keputusan (SK) Bupati tentang prioritas pembangunan di pulau-pulau.

Situasi sempat memanas ketika sebagian massa bergerak ke pintu utara dan mencoba masuk ke area utama gedung dewan.

Aparat kepolisian yang berjaga langsung menghalau massa. Saling dorong sempat terjadi sebelum para demonstran mundur ke luar area kantor DPRD.

Baca Juga:

PWI Pamekasan Kupas Etika dan Tiga Pilar Jurnalisme di Tengah Gempuran Medsos

Koordinator lapangan, Abdurahman Shaleh, menegaskan bahwa Komisi III DPRD harus bersikap tegas mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk menjalankan amanat SK Bupati secara konsisten.

“Kami minta Komisi III tegas mendesak dinas terkait, prioritaskan pembangunan di kepulauan, khususnya di Kangean,” tegasnya.

Ia menilai pembangunan di Kepulauan Kangean jauh tertinggal, meski daerah tersebut memiliki cadangan migas yang berpotensi besar menjadi penyumbang devisa daerah.

“Infrastruktur jalan, dermaga, hingga fasilitas publik lainnya sangat jauh dari kata layak,” sebut Rahman.

“Warga Kangean tidak ingin lagi hanya menjadi penonton kekayaan migas. Migas mengalir deras dari dalam tanah kami, sementara infrastruktur sangat memperihatinkan,” imbuhnya.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menyebut anggaran pembangunan kepulauan sudah mulai direalisasikan sejak 2024 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Sejak 2024, DAK sudah masuk ke kepulauan. Bahkan tahun ini ada tiga titik pembangunan yang sudah dikerjakan di pulau,” jelas Muhri.

Meski demikian, mahasiswa tetap mendesak DPRD lebih proaktif mengawal program agar tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan.

Mereka khawatir pembangunan hanya menjadi catatan di atas kertas tanpa dampak nyata bagi warga.

Aksi berakhir setelah polisi dan perwakilan dewan menemui massa.***