Mahasiswa UPI Sumenep Demo DPRD, Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI Wiranegara (UPI) Sumenep, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep, Senin (12/1/2026).
‎
‎Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan tegas terhadap wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung.
‎
‎Pantauan dilokasi massa aksi bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Sumenep dengan berjalan kaki di belakang mobil komando sambil membawa poster dan spanduk penolakan.
‎
‎Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti wacana Pilkada tidak langsung yang disebut telah disepakati oleh elite partai politik dan mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
‎
‎Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
‎
‎Mahasiswa juga menegaskan bahwa Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 berlaku pula dalam penyelenggaraan Pilkada.
‎
‎Hal itu, kata mereka, telah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menempatkan Pilkada sebagai bagian integral dari sistem pemilu demokratis.
‎
‎Koordinator lapangan aksi, Hidayat, menyampaikan bahwa Pilkada tidak langsung berisiko memutus relasi politik antara rakyat dan pemimpin daerah.
‎
‎Ia menilai, apabila kepala daerah dipilih oleh elite parlemen lokal melalui DPRD, maka legitimasi kekuasaan tidak lagi bersumber dari kehendak rakyat.
‎
‎“Ketika kekuasaan tidak lahir dari suara rakyat, maka potensi penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi oleh elite, akan semakin besar. Rakyat kehilangan posisinya sebagai subjek politik dan hanya direduksi menjadi objek pembangunan,” kata Hidayat, Senin, (12/1/26).
‎
‎Ia menegaskan, berdasarkan kajian ilmiah tersebut, mahasiswa UPI Sumenep secara tegas menolak wacana Pilkada tidak langsung.
‎
‎“Maka atas dasar kajian itu, kami menolak dengan tegas Pilkada tidak langsung,” ucap dia di depan Gedung DPRD Sumenep.
‎
‎Hidayat juga menambahkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat.
‎
‎Menurut dia, Pilkada langsung merupakan perwujudan konkret dari prinsip tersebut.
‎
‎Selain itu, Hidayat mengungkapkan bahwa berbagai hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak Pilkada melalui DPRD.
‎
‎Lebih dari 65 persen responden menyatakan tidak setuju dengan mekanisme Pilkada tidak langsung.
‎
‎“Ini yang menjadi dasar bagi kami untuk meminta DPRD Kabupaten Sumenep bersuara bersama mahasiswa dan rakyat,”jelasnya.
‎
‎Menanggapi aksi tersebut, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PAN, Khoirul Anwar, menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa.
‎
‎Meski demikian, ia menegaskan akan membahas lebih lanjut wacana tersebut bersama anggota dewan lainnya.
‎
‎“Kami sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan mahasiswa UPI Sumenep. Namun tentu akan kami kaji dan diskusikan bersama fraksi dan anggota dewan lainnya,” ujar Khoirul.
‎
‎Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Kabupaten Sumenep, yakni:
‎
‎1. Menolak secara tegas wacana Pilkada tidak langsung dalam bentuk apa pun.
‎2. Mendesak DPRD Kabupaten Sumenep untuk berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite politik.
‎3. Menuntut DPRD Sumenep menyatakan sikap resmi mendukung Pilkada langsung sebagai wujud demokrasi substantif.
‎4. Mendorong perbaikan kualitas Pilkada melalui regulasi yang adil, transparan, dan partisipatif, bukan dengan menghapus hak pilih rakyat.
‎
‎Setelah menerima tanda tangan dukungan dari anggota Fraksi PAN dan Nasdem, massa aksi membubarkan diri dan kembali ke kampus dengan tertib.***