dimadura
Beranda Okara Menolak Penjajahan Epistemik: Manifesto Kemandirian Intelektual KOPRI

Menolak Penjajahan Epistemik: Manifesto Kemandirian Intelektual KOPRI

Foto: Hordani ketua kopri PMII Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Aqidah Usymuni Sumenep (Dok.dimadura)

Opini
‎Oleh : Hordani ketua kopri PMII Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Aqidah Usymuni Sumenep

‎DIMADURA–Keterbatasan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) dalam memproduksi pengetahuan bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan bentuk kapitulasi intelektual yang secara paradoks menggerus visi emansipatorisnya sendiri.

‎Tanpa fondasi epistemologis yang otonom, KOPRI berisiko terjebak dalam paradoks ketergantungan: menyuarakan kesetaraan dengan bahasa, kerangka berpikir, dan agenda yang justru dirumuskan oleh struktur yang ingin ia ubah.

‎Dalam kondisi demikian, KOPRI akan menjadi pembawa bendera tanpa peta mengibarkan semangat kesetaraan sambil tetap berjalan di jalur patriarki.

‎Metafora “boneka” dalam konteks ini bukanlah hiperbola, melainkan gambaran telanjang tentang sebuah entitas yang bergerak atas kehendak eksternal tanpa kapasitas agensi yang memadai.

‎Bila KOPRI hanya menjadi pelaksana pasif program yang lahir tanpa partisipasi kritisnya, maka ia bergeser dari subjek perubahan menjadi objek dekorasi.

‎Fungsi organisasi perempuan pun tereduksi drastis: dari kekuatan analitis dan penggerak gagasan menjadi unit logistik atau simbol representasi yang sekadar dipajang demi memenuhi kesan inklusivitas.

‎Kesetaraan yang digaungkan pun berubah menjadi komoditas pencitraan, bukan prinsip yang hidup dalam denyut organisasi.

‎Bahaya yang lebih subtil adalah menguatnya hegemoni pengetahuan patriarkal di dalam tubuh organisasi. Ketika KOPRI gagal membangun narasi, analisis, dan solusi yang lahir dari pergulatan dirinya sendiri, ia secara tak sadar mengadopsi logika mayoritas yang kerap memandang isu perempuan sebagai perkara pinggiran, komplemen, atau sekadar mengikuti arus tren.

‎Dalam ketidaksadarannya, KOPRI turut memperkuat budaya yang meminggirkan perspektif perempuan.

‎Inilah yang disebut penjajahan epistemik: ketika pengalaman, aspirasi, dan perjuangan perempuan direduksi, disederhanakan, atau bahkan dibungkam oleh kerangka berpikir yang tidak tumbuh dari rahim pengalaman perempuan itu sendiri.

‎Karena itu, kemampuan memproduksi pengetahuan bukanlah urusan teknis-akademis semata.

‎Ia adalah tindakan politis yang menentukan hidup-mati identitas KOPRI. Pengetahuan yang dibangun haruslah:

‎1. Reflektif-Kritis–lahir dari dialog mendalam antara nilai-nilai Islam Aswaja, realitas sosial perempuan Indonesia, dan teori-teori emansipatoris kontemporer.

‎2. Kontekstual–mampu membaca secara jernih struktur ketimpangan yang unik, baik di tubuh PMII maupun dalam dinamika sosial yang lebih luas.

‎3. Transformatif–tidak berhenti pada deskripsi ketidakadilan, tetapi merumuskan strategi perubahan yang operasional, strategis, dan berani.

‎4. Otonom–berani berbeda dari arus utama dan siap menguji tradisi internal yang selama ini dianggap sakral namun mungkin menghambat kemajuan.

‎Dengan bekal epistemik yang kuat, KOPRI dapat bermetamorfosis dari “bagian dari” menjadi mitra yang benar-benar setara.

‎Ia hadir bukan untuk meminta ruang, tetapi menawarkan substansi; bukan untuk menyampaikan protes hampa, tetapi menghadirkan alternatif konkret; bukan sebagai pelaksana instruksi, tetapi sebagai pengarah wacana.

‎KOPRI menjadi konsilium intelektual yang menguji setiap kebijakan PMII melalui lensa keadilan gender sekaligus menjadi laboratorium pemikiran bagi terobosan-terobosan baru.

‎Pada akhirnya, kapasitas produksi pengetahuan adalah penjamin martabat dan relevansi historis KOPRI. Tanpanya, kesetaraan hanyalah slogan yang mengambang, dan perjuangan perempuan terhenti pada level simbolik.

‎Dengan membangun kedaulatan epistemik, KOPRI tidak hanya menolak menjadi pelengkap, tetapi merajut takdirnya sendiri sebagai arsitek masa depan bagi dirinya, bagi PMII, dan bagi peradaban yang lebih adil.

‎Kesetaraan tidak pernah diberikan; ia diambil melalui klaim atas hak untuk tahu, hak untuk berpikir, dan hak untuk mencipta.

‎KOPRI harus memastikan bahwa ketiga hak itu tidak sekadar dimiliki, tetapi dipraktikkan secara penuh.***

Follow akun TikTok dimadura.id untuk update video berita terbaru.

Follow
Komentar
Bagikan:

Konten Iklan