Milad Muhammadiyah di Sampang Batal Digelar di Pendopo Bupati, Panitia Duga Ada Diskriminasi

SAMPANG, dimadura.id – Peringatan Milad Muhammadiyah ke-113 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menuai polemik setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang secara mendadak membatalkan izin penggunaan Pendopo Bupati. Keputusan tersebut memicu tudingan perlakuan diskriminatif terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi penyelenggara.

Pembatalan izin itu terjadi hanya sehari sebelum acara digelar, Selasa (16/12/2025). Padahal, kegiatan tersebut direncanakan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, yang juga menjabat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015–2027.

Keputusan mendadak Pemkab Sampang membuat panitia pelaksana kelabakan. Pasalnya, seluruh tahapan administrasi perizinan disebut telah ditempuh sesuai prosedur, bahkan tidak ada keberatan yang disampaikan hingga tiga hari sebelum acara berlangsung.

Ketua Panitia Milad Muhammadiyah Sampang, M. Soleh, menyatakan seluruh tahapan administrasi peminjaman Pendopo Bupati telah dilalui sesuai prosedur yang berlaku. Bahkan hingga tiga hari sebelum acara, panitia tidak menerima pemberitahuan adanya kendala atau keberatan dari pihak Pemkab.

“Kami sudah mengikuti semua mekanisme. Sampai H-3 tidak ada masalah. Namun secara tiba-tiba panitia dipanggil dan diberi tahu bahwa pendopo tidak bisa digunakan. Alasannya karena kegiatan ini dibawa Muhammadiyah. Ini yang kami nilai sebagai bentuk diskriminasi,” kata Soleh, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, alasan awal yang disampaikan Pemkab adalah adanya gangguan kelistrikan di Pendopo Bupati. Namun, setelah dikonfirmasi lebih lanjut, alasan tersebut dinilai tidak konsisten dan mengarah pada persoalan organisasi penyelenggara kegiatan.

Baca Juga:

Sebulan Lebih Krisis BBM Hantam Kepulauan Sumenep

Soleh juga mengungkapkan bahwa sebelumnya panitia telah memperoleh konfirmasi persetujuan peminjaman pendopo dari Kepala Sub Bagian Umum Pemkab Sampang. Bahkan, plotting penggunaan lokasi disebut sudah disetujui.

“Dengan adanya persetujuan awal itu, tentu pembatalan mendadak ini sangat mengecewakan dan merugikan panitia,” ujarnya.

Atas peristiwa tersebut, panitia Milad Muhammadiyah meminta Pemkab Sampang bersikap adil dan tidak membedakan organisasi kemasyarakatan dalam penggunaan fasilitas publik.

“Muhammadiyah adalah ormas Islam besar yang memiliki kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Kami memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas negara, selama prosedur dipenuhi,” tegas Soleh.

Sementara itu, dikutip dari KabarMadura.id, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Sudarmanto, membantah adanya penolakan terhadap kunjungan Mendikdasmen RI. Ia menegaskan Pemkab Sampang tidak pernah menerbitkan surat izin penggunaan Pendopo Bupati untuk kegiatan Milad Muhammadiyah.

“Kami tidak pernah mengeluarkan surat izin penggunaan pendopo untuk agenda tersebut,” ujar Sudarmanto.

Ia menambahkan, persoalan tersebut bukan berkaitan dengan penolakan terhadap Abdul Mu’ti sebagai menteri, melainkan karena kegiatan itu diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan.

“Kami bukan menolak Menteri Pendidikan, tetapi kegiatan tersebut dibawa oleh ormas,” katanya.

Diketahui, sebelumnya rencana kunjungan Mendikdasmen RI ke Sampang juga sempat menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya disampaikan ormas Laskar Hubbul Wathon yang menilai agenda tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusivitas daerah.***

Penulis: Zainullah

Editor: Redaksi