Alih-alih mendongkrak kesejahteraan wong cilik, program ini justru menuai rapor merah dari lembaga pengawas negara.
Kajian cepat dari Ombudsman RI membongkar gurita maladministrasi dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kesenjangan lebar antara target dan realisasi, hingga karut-marut penetapan mitra yang rawan konflik kepentingan.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik keras pendekatan sentralistik program ini yang meminggirkan peran pemerintah daerah dan masyarakat kecil.
KPK mencatat mekanisme bantuan pemerintah dalam MBG justru memperpanjang rantai birokrasi dan memicu potensi rente.
Akibatnya, anggaran tersedot untuk biaya operasional dan sewa, bukan mengalir ke kantong petani lokal atau UMKM desa.
Alih-alih menyentuh rakyat yang membutuhkan, mega-proyek ini justru rentan menjadi bancakan elite di lingkaran ketertiban birokrasi yang kaku.
Ironi ini makin menebal ketika aktivis pertanian membongkar borok birokrasi di sektor agraria. Mereka menyayangkan laporan Kementerian Pertanian kepada Presiden yang dinilai "asal bapak senang" dan sama sekali tidak sesuai realita.
Data manis di atas kertas nyatanya gagal memotret realitas cangkul yang patah, krisis regenerasi petani, dan pupuk subsidi yang langka.
Sebagai presiden yang lahir sebagai elite dan—menurut rekam jejak sejarahnya—tidak pernah miskin, Prabowo menghadapi tantangan besar dalam membangun empati struktural.
Tanpa verifikasi lapangan yang jujur, presiden akan terus terperangkap dalam kepompong laporan palsu para pembantunya.
