Dalam sebuah semiloka sekitar tahun 2010, Busyro menyebut potensi kepulauan Sumenep sangat besar. Migas, hasil hutan, perikanan, wisata, hingga peternakan disebutnya sebagai kekuatan ekonomi kepulauan.
Tetapi pada saat yang sama, Busyro mengakui persoalan mendasarnya: semua potensi itu belum ditopang infrastruktur yang memadai untuk aktivitas, aksesibilitas, dan lalu lintas ekonomi masyarakat.
Saat itu, pemerintah bukan tidak tahu bahwa puluhan pulau itu ada. Pemerintah tahu. Bahkan tahu potensi ekonominya. Masalahnya, ada jarak antara pengetahuan tentang potensi dengan kemampuan negara menghadirkan pelayanan dan konektivitas di sana.
Pada masa Busyro, pendekatan itu kemudian diterjemahkan melalui safari kepulauan. Busyro bersama pimpinan organisasi perangkat daerah turun langsung ke pulau-pulau.
Busyro pernah menggelar safari ke Arjasa, Kangayan dan Sapeken. Hanya saja, ada satu paradoks di sini: semakin sering pemerintah datang ke kepulauan, semakin jelas bahwa kepulauan bukan sekadar halaman belakang kabupaten. Ia membutuhkan cara kerja pemerintahan yang berbeda.
Masa Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo
Ketika Achmad Fauzi Wongsojudo menjabat, kepulauan tidak lagi hanya disebut sebagai lokasi yang harus dikunjungi. Dalam visi-misinya, pembangunan infrastruktur disebut harus berimbang antara daratan dan kepulauan.
Salah satu program prioritasnya juga secara eksplisit menyebut peningkatan infrastruktur dan moda transportasi kepulauan.
Ketika berkunjung ke Sapeken sekitar 2021, Fauzi juga menyatakan pemerintah akan terus membangun aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas kepulauan secara berkesinambungan.
Saat menjabat di periode kedua, orientasi itu kembali muncul dalam RPJMD 2025-2029. Infrastruktur dan moda transportasi kepulauan kembali ditempatkan sebagai salah satu program unggulan.
