NEWS SUMENEP – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumenep melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Pendopo Agung Keraton Sumenep, pas di saat pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2024-2029 sedang berlangsung, Rabu (21/8) siang.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumenep.
Korlap Aksi Aliansi BEM Sumenep, Noris Sabit, menyatakan bahwa aksi ini lahir dari keresahan masyarakat terkait transparansi pengalokasian anggaran Pokir.
“Kami berangkat dari keresahan masyarakat di Kabupaten Sumenep, kami Aliansi BEM Sumenep sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat dan Kabupaten Sumenep,” ungkapnya.
Mahasiswa juga menuding adanya praktik jual beli program Pokir oleh dua anggota DPRD Sumenep. Tudingan ini memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa dana Pokir yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Dalam aksi yang berlangsung di depan Pendopo Agung, mahasiswa sempat memaksa masuk untuk bertemu langsung dengan perwakilan DPRD yang baru dilantik.
Namun, aksi ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian, yang memasang barikade di depan pintu masuk. Bentrokan antara mahasiswa dan polisi pun sempat terjadi selama beberapa menit.
Orator aksi, Ahyatul Karim, mengecam sikap anggota DPRD yang tidak bersedia menemui para demonstran. “DPRD Sumenep yang baru penakut, karena tidak mau menemui kami,” teriaknya di atas mobil komando.
Ia juga mengkritik praktik politik uang yang dituduh terjadi dalam proses pembagian program kerja DPRD.
Dalam press release yang diterbitkan oleh Aliansi BEM Sumenep, mahasiswa menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada para wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam pembahasan RAPBD.
Namun, dana Pokir di Kabupaten Sumenep seringkali disinyalir menyimpang dari tujuan awalnya, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Sumenep, yang masih menghadapi masalah rendahnya tingkat pembangunan di berbagai desa, sangat membutuhkan transparansi dan pemanfaatan dana Pokir yang tepat guna. Oleh karena itu, Aliansi BEM Sumenep mengajukan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan DPRD, yaitu:
1. Pemangkasan anggaran Pokir DPRD Kabupaten Sumenep.
2. Perbaikan sistem anggaran Pokir di Kabupaten Sumenep.
3. Transparansi dalam pengelolaan dana Pokir DPRD Kabupaten Sumenep.
Aksi ini menjadi suara keras dari mahasiswa yang menginginkan perubahan dalam pengelolaan anggaran publik, demi kepentingan masyarakat Sumenep yang lebih luas.
Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S, menyampaikan bahwa sebanyak 100 personel polisi telah disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
“Kami menyiagakan personel untuk unras ini dengan aman dan tertib,” singkat Widi.***
Respon (1)