NEWS SUMENEP – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengadakan aksi unjuk rasa, pas saat momen pelantikan 50 anggota DPRD di Pendopo Agung Keraton setempat.
Mereka turun jalan menyuarakan keprihatinan dan aspirasi masyarakat Kota Keris soal mencuatnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Sumenep.
Dalam orasinya, Koordinator Aliansi BEM Sumenep, Moh. Sauqi, menyampaikan harapan besar agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) segera turun tangan.
Mereka mendesak agar BPK dan KPK RI melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran Pokir DPRD Sumenep yang menurut mereka, dalam praktiknya kurang transparan bahkan diduga banyak yang fiktif.
“Kami berharap BPK dan KPK segera meninjau pengelolaan anggaran Pokir DPRD Sumenep. Ada alokasi Rp 1,5 miliar untuk setiap anggota, namun sayangnya, pengelolaannya dinilai kurang transparan,” kata Sauqi, Rabu (20/8/2024).
BACA JUGA:
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan pengamatan Aliansi BEM Sumenep di lapangan, ditemukan indikasi adanya praktik jual beli program Pokir hingga dugaan bahwa beberapa program tersebut hanya ada di atas kertas.
“Kami sudah mengumpulkan data terkait dugaan ini, dan akan dilakukan kajian lebih lanjut untuk memperdalam temuan terkait penyimpangan anggaran ini,” lantang suara Sauqi memimpin aksi.
Lanjut, Sauqi menyoroti adanya kabar mengenai rencana kenaikan anggaran Pokir DPRD Sumenep pada APBD 2025 mendatang hingga mencapai Rp2 miliar per anggota.
Menanggapi hal ini, dengan tegas pihaknya menyatakan bakal terus mengawal dan menolak rencana penambahan anggaran tersebut.
“Kami pasti akan turun ke jalan lagi jika rencana kenaikan ini tetap dipaksakan. Namun, jika mereka berani, para wakil rakyat harus siap diperiksa oleh BPK dan KPK,” tegas Sauqi.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Nuris Sabit, menegaskan tiga tuntutan utama yang diajukan Aliansi BEM Sumenep.
Pertama, mereka mendesak agar anggaran Pokir DPRD dikurangi karena dianggap terlalu besar dan rawan penyimpangan.
“Kedua, kita di sini, menuntut perbaikan sistem pengelolaan anggaran Pokir agar lebih akuntabel dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya, mengambil alih orasi aksi.
“Dan yang ketiga, kita di sini adalah untuk menyerukan transparansi pengelolaan dan penggunaan dana Pokir. Selama tidak ada kejelasan, kita kawal terus ini hingga tuntas,” pungkas Korlap Nuris Sabit.***
