SUMENEP, DIMADURA – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 menjadi momentum untuk melihat peran alumni pesantren dalam politik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, sama-sama menyoroti kuatnya latar belakang kesantrian di lembaga legislatif.
Zainal menyebut hampir seluruh anggota DPRD Sumenep merupakan alumni pesantren, termasuk dirinya. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Kantor DPRD Sumenep, Kamis (22/10/2026).
“99,99 persen anggota DPRD itu alumni pesantren, termasuk saya, ketuanya juga alumni pesantren,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Saat ditanya tentang penerapan nilai-nilai pesantren dalam berpolitik, Zainal memilih tidak mengungkapkan pendekatan yang digunakannya.
“Kalau cara saya tidak akan sampaikan di forum ini. Kalau cara pesantren saya berpolitik disampaikan di forum ini atau menjawab pertanyaan Anda, maka Anda alumni pesantren akan meniru gaya politik saya. Itu harganya mahal bagi saya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menilai latar belakang pesantren sejumlah pimpinan DPRD sudah menunjukkan kuatnya keterlibatan santri dalam politik daerah.
“Ya saya rasa santri nggak usah diragukan ya, mungkin teman-teman media bisa ngecek misalnya berapa banyak santri yang ada di DPRD misalnya, itu kan banyak sekali ya, mereka yang background-nya santri. Contoh misalnya yang lebih dekat misalnya ketua DPRD itu kan santri, dia pernah mondok,” kata Fauzi.
Ia menyebut sejumlah pimpinan DPRD Sumenep lainnya juga memiliki latar belakang pesantren.
“Dan banyak, bukan cuma Haji Zainal saja, Dul Siam, Sukri, itu jajaran pimpinan itu mayoritas santri. Jadi nggak usah dipertanyakan sepak terjang santri di perpolitikan itu seperti apa. Apalagi wakil saya (Wabup Imam Hasyim), sudah positif sudah,” ujarnya.
Nuansa Hari Santri juga terlihat dalam rapat paripurna DPRD Sumenep. Para pimpinan dan anggota dewan laki-laki mengenakan sarung serta kopyah hitam, sedangkan anggota perempuan mengenakan busana muslimah berwarna putih.
Di tengah peringatan tersebut, DPRD tetap menjalankan agenda kedewanan, yakni membahas laporan Badan Anggaran (Banggar) mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027. ***
