AMS Demo Kantor Partai Politik di Sumenep, Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep, Jawa Timur, Senin (12/1/2026).
‎
‎Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme tidak langsung atau pemilihan oleh DPRD.
‎
‎Dalam aksi itu, mahasiswa menilai gagasan pilkada tidak langsung berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan menggeser kedaulatan rakyat.

Mereka menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah seharusnya tetap dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
‎
‎Koordinator Lapangan AMS, M. Wakil, mengatakan bahwa Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut dia, prinsip tersebut hanya dapat diwujudkan jika rakyat terlibat langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya.

‎“Pilkada merupakan sarana konstitusional untuk menjamin hak politik warga negara. Ketika pemilihan kepala daerah dialihkan menjadi tidak langsung, maka hak politik masyarakat berisiko tereduksi,” ujar Wakil di sela-sela aksi.
‎
‎Ia menilai, penerapan pilkada tidak langsung akan menjadi langkah mundur bagi demokrasi Indonesia dan tidak sejalan dengan semangat reformasi yang membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya.

Mahasiswa, lanjut Wakil, memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
‎
‎Wakil juga menyinggung pengalaman pilkada langsung di sejumlah daerah yang menunjukkan kuatnya peran masyarakat dalam menentukan pemimpin.

Ia mencontohkan daerah-daerah yang menggelar pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong, namun hasilnya justru dimenangkan oleh kotak kosong.
‎
‎“Hal itu menunjukkan bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk menilai dan menentukan siapa yang layak memimpin mereka,” tegas dia.
‎
‎Lebih jauh, AMS mengkhawatirkan bahwa pilkada tidak langsung akan memindahkan pusat kekuasaan ke tangan elite partai politik.

Baca Juga:

PWI Pamekasan Kupas Etika dan Tiga Pilar Jurnalisme di Tengah Gempuran Medsos

Menurut Wakil, mekanisme tersebut berpotensi membuka ruang intervensi yang lebih besar dari pimpinan partai terhadap anggota DPRD.

‎“Jika pilkada dilakukan melalui DPRD, kekuasaan politik akan terkonsentrasi pada elite partai, bukan lagi pada rakyat. Ini berbahaya bagi masa depan demokrasi,”jelasnya.
‎
‎Dalam aksi tersebut, AMS menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni menolak pelaksanaan pilkada tidak langsung, mendesak Ketua DPC PKB Sumenep agar menyampaikan sikap penolakan kepada pengurus pusat, serta mendorong penguatan pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan penegakan hukum guna meningkatkan kualitas pilkada.
‎
‎Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPC PKB Sumenep M. Kamalil Ersyad menyatakan menerima masukan dari mahasiswa dan berjanji akan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Pusat PKB.
‎
‎“Aspirasi ini kami terima dan akan kami teruskan ke pengurus PKB pusat untuk diperjuangkan,” kata Kamalil saat menemui perwakilan massa aksi.***