Azam Khan Soroti Kerusakan Sistem Hukum di Indonesia dalam FGD Bersama Sejumlah Wartawan

NEWS DIMADURA, SUMENEP – Advokat senior Azam Khan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Indonesia Gelap Tanpa Ijazah, Tanpa Kepastian Hukum dan Ekonomi: Benarkah Rakyat Pemilik Negeri Ini atau Rakyat Memikul Janji Palsu Penguasa?” di Rumah Makan Ayam Brewok, Sumenep, Kamis (27/3). Dalam forum ini, Azam melontarkan kritik tajam terhadap sistem hukum Indonesia yang menurutnya telah mengalami degradasi sejak akar.

Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di dunia hukum, Azam menyoroti ketimpangan keadilan yang dinilai semakin memihak elite penguasa.

Ia mengungkapkan bahwa undang-undang yang seharusnya melindungi rakyat kini justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak.

“Rakyat seharusnya menjadi pemilik negeri ini, bukan hanya sekadar memikul janji palsu dari penguasa,” tegasnya.

Salah satu isu yang ia angkat adalah kontroversi dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi yang ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, kasus ini mencerminkan kerapuhan kredibilitas pejabat tinggi di Indonesia.

Ia juga menyinggung kasus tambang nikel dengan potensi kerugian negara hingga Rp300 triliun, yang dinilai tidak mendapat hukuman setimpal.

Baca Juga:

Dewan Pers Buka Dialog Bersama SMSI, Bahas Masa Depan Media Baru

“Hukuman 6,5 tahun bagi pelaku korupsi skala besar seperti ini jelas menunjukkan bahwa hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan hanya alat politik dan ekonomi,” katanya.

Lanjut Azam menyinggung soal pengesahan UU TNI yang menurutnya bisa mengukuhkan dominasi militer dalam politik. Ia menilai undang-undang tersebut berpotensi mengikis keseimbangan demokrasi dan perlu dikaji ulang.

Selain membahas hukum dan politik, Azam juga menekankan pentingnya prinsip tauhid sebagai landasan perjuangan keadilan.

“Prinsip tauhid mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah dan bertindak dengan keikhlasan. Perjuangan untuk menegakkan keadilan harus berlandaskan ketulusan, bukan kepentingan,” jelas Azam.

Diskusi semakin dinamis ketika sesi tanya jawab dibuka. Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan kritis, termasuk terkait isu viral pengiriman kepala babi dan dampaknya terhadap stabilitas sosial.

Salah satu peserta, Rokib, bertanya tentang bagaimana konsep “Allah tersenyum jika melihat perjuangan” bisa menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan sistem yang korup.

Menanggapi hal itu, Azam menegaskan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan harus dilakukan dengan niat yang lurus dan konsisten. “Ingat Bismillah,” jawab Azam.

FGD yang berlangsung dengan intens ini ditutup dengan buka puasa bersama dan ajakan Azam Khan agar masyarakat tidak tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan hukum.

“Kita harus bangkit bersama, menuntut reformasi sistem hukum secara menyeluruh agar kepercayaan publik dapat kembali pulih,” pungkasnya.

Acara yang dihadiri oleh berbagai elemen jurnalis Sumenep ini sekaligus menjadi ajang refleksi atas kondisi hukum dan politik di Indonesia.

Diskusi berlangsung penuh kritik tajam, menggarisbawahi urgensi perubahan, dengan harapan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih adil dan bermartabat.***