Carut-marut Event Sumenep, Akademisi dan Aktivis Menyoal Kinerja TA Bupati

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Konflik di balik pelaksanaan sejumlah event kebudayaan di Kabupaten Sumenep kian menyeruak ke ruang publik. Selain pelaksanaan teknis, perang opini di sejumlah media dinilai telah mencederai semangat pelestarian budaya.

Akademisi dan peneliti kebudayaan Madura, M. Suhaidi, menilai situasi ini menunjukkan lemahnya peran Tenaga Ahli (TA) Bupati yang seharusnya mampu menjadi jembatan penyelaras antara pemerintah dan pelaku budaya.

“Event-event ini sebenarnya bagus, dalam rangka menghidupkan kebudayaan Sumenep. Tapi problemnya, ketika ada event, satu dilaporkan, lalu muncul perang media. Ini kurang bagus,” kata Suhaidi, Senin (6/10/2025).

Ia menyampaikan bahwa Sumenep sebenarnya memiliki TA kebudayaan dan TA Pariwisata yang posisinya strategis untuk memberi masukan objektif dalam pengembangan kebudayaan daerah.

Namun, menurutnya, konflik yang terus muncul justru menandakan peran TA Bupati bidang kebudayaan dan pariwisata belum dijalankan secara maksimal.

“TA di satu sisi tidak punya taring. Ini catatan bagi masyarakat dan juga bagi Pak Bupati agar TA benar-benar menjadi pemberi rekomendasi yang pas dalam pengembangan kebudayaan. Kalau tidak, kita besar di luar tapi remuk di dalam,” tegas Suhaidi.

Baca Juga:

Sekda Agus Sebut New JConnect Bank Jatim Lebih Modern dan User Friendly

Ia menambahkan, Bupati perlu mengambil langkah tegas dengan memanggil seluruh TA untuk mengevaluasi akar konflik di balik penyelenggaraan event kebudayaan.

“Bupati perlu mengundang TA untuk mendiskusikan mengapa event-event kebudayaan ini bersifat konfliktual sampai hari ini. Kalau memang sudah ada rekomendasi, mestinya rekomendasi itu dibaca dan dijadikan dasar kebijakan,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan Ketua IKA PMII Sumenep, Hairullah. Ilung, akrab disapa, menilai semua kegiatan kebudayaan sejatinya memiliki TA masing-masing yang semestinya difungsikan secara aktif.

Menurutnya, revitalisasi fungsi TA Bupati menjadi hal mendesak agar pelaksanaan kebudayaan di Sumenep kembali pada esensinya.

“Pertanyaannya, apakah TA itu sudah difungsikan sebagaimana mestinya? Kalau tidak atas rekomendasi TA, berarti keberadaan TA itu kan percuma,” tegasnya.

“Ini penting, untuk memperkuat harmoni sosial dan memperkaya kebanggaan daerah, bukan justru menjadi sumber konflik di ruang publik,” pungkas Ilung.

Dikonfirmasi, namun hingga berita ini tayang, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, belum memberikan keterangan resmi terkait apa langkah kongkret Pemkab Sumenep dalam menyikapi hal ini.***