NEWS DIMADURA, SUMENEP–Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung suksesnya program nasional Koperasi Desa Merah Putih.
Hal tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang berisi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
Inpres ini ditandatangani langsung oleh Presiden di Jakarta pada 27 Maret 2025, sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi desa berbasis potensi lokal dan semangat gotong royong.
Kepala DKUPP Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis menyambut implementasi program tersebut, meskipun saat ini masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, menurutnya, memilih untuk proaktif dengan menyusun rencana awal pelaksanaan di tingkat lokal.
“Kami sudah mulai bergerak. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar rapat koordinasi tingkat kabupaten yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ini penting untuk memastikan seluruh pemangku kebijakan memiliki pemahaman yang sejalan,” ujar Ramli saat ditemui, Jumat (11/4/2025).
Usai pelaksanaan rapat koordinasi, Ramli mengungkapkan akan melanjutkan agenda dengan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh di tingkat kabupaten.
Kemudian sosialisasi tersebut akan melibatkan para camat, kepala desa, pendamping desa, serta pemangku kepentingan lainnya guna menyamakan persepsi dan tujuan besar dari pembentukan koperasi berbasis desa tersebut.
Ramli menegaskan, edukasi kepada masyarakat menjadi tahapan awal yang tidak boleh diabaikan.
Ia mengingatkan, pembentukan koperasi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa kajian kebutuhan yang mendalam.
“Koperasi yang dibentuk harus benar-benar lahir dari kebutuhan riil desa, bukan sekadar respons terhadap adanya program. Harus ada arah dan tujuan yang jelas,” katanya.
Ramli menjelaskan, sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan informasi, Pemkab juga akan menyelenggarakan sosialisasi di tingkat kecamatan dengan memanfaatkan eks kantor pembantu bupati sebagai pusat kegiatan.
Dalam forum ini, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping teknis, hingga calon pengurus koperasi akan dilibatkan secara aktif.
Memasuki tahap krusial, mulai pertengahan Mei hingga akhir Juni, Pemkab Sumenep akan mendampingi langsung pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di seluruh wilayah desa.
Musdesus ini akan menjadi forum resmi pembentukan Koperasi Merah Putih, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan desa (LKD).
Ramli menambahkan, pembentukan koperasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu mendirikan koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, atau mengaktifkan kembali koperasi yang sempat vakum.
Ketiga skema tersebut bertujuan untuk memastikan koperasi yang terbentuk benar-benar sehat, adaptif, dan mampu bersaing secara berkelanjutan.
“Keberlanjutan dan relevansi menjadi poin utama. Kami tidak ingin koperasi hanya sekadar formalitas belaka. Maka dari itu, pemetaan potensi lokal dan kesiapan sumber daya manusia di desa menjadi dasar utama dalam perencanaan,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, pihaknya berharap program Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi penggerak ekonomi desa serta memperkuat semangat kemandirian masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera, dimulai dari desa.***
