DPRD Sumenep Soroti Infrastruktur Kepulauan Kangean yang Masih Prihatin

NEWS DIMADURA, SUMENEP–Rencana pembangunan infrastruktur jalan di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengalami penundaan menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Meski telah dianggarkan dan melalui proses lelang, proyek tersebut belum bisa dilaksanakan.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep, Wahyudi, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama legislatif telah mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan di wilayah tersebut, termasuk ruas jalan utama di Desa Da’andung.

Proyek itu semula dijadwalkan terealisasi tahun ini dengan nilai anggaran lebih dari Rp20 miliar.

“Pemda bersama DPRD sudah melakukan berbagai upaya agar pembangunan infrastruktur di Kepulauan Kangean bisa segera direalisasikan,” ujar Wahyudi.

Ia menjelaskan bahwa total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan jalan di Kepulauan Kangean, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), mencapai lebih dari Rp50 miliar. Namun, untuk tahap awal, proyek yang telah dilelang baru mencakup anggaran Rp20 miliar.

Baca Juga:

Aksi Jambret di Pamekasan Tewaskan Korban, Polisi Ringkus Pelaku

Meski telah melewati tahapan lelang, pelaksanaan fisik proyek masih tertunda. Hal ini, kata Wahyudi, disebabkan oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, yang mengharuskan peninjauan ulang terhadap sejumlah belanja pembangunan.

“Anggaran untuk Kecamatan Kangayan sudah dialokasikan dan sudah dilelang. Tapi karena ada Inpres efisiensi anggaran, untuk sementara harus ditunda,” ungkapnya, Kamis (10/4/2025).

Pernyataan tersebut senada disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Sumenep lainnya, Akhmad Yasid. Ia menyesalkan tertundanya realisasi proyek tersebut karena infrastruktur di daerah kepulauan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kalau merujuk pada data, proyek jalan di Pulau Kangean itu nilainya lebih dari Rp20 miliar dan sudah dalam proses lelang. Tapi karena adanya kebijakan efisiensi, semua proses dihentikan sementara,” ucap Yasid.

Yasid menambahkan, kondisi infrastruktur yang belum memadai di Kepulauan Kangean menjadi perhatian serius DPRD.

Ia mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep segera merespons aspirasi masyarakat serta mempercepat proses pembangunan, terutama pada ruas jalan strategis.

“Jika ini adalah jalan poros di bagian selatan pulau, Pemda perlu segera bertindak agar akses masyarakat tidak terganggu lebih lama,” tegasnya.***