Diduga Karena Ini, DBS III Mangkrak, PT Sumekar Tunggak Gaji Karyawan hingga Mogok Kerja

EDITORIAL, DIMADURA — PT Sumekar Sumenep, perusahaan daerah yang mengelola Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III, tengah diterpa persoalan pelik. Sejumlah media lokal melaporkan gaji karyawan menunggak hingga 22 bulan, kapal mangkrak sejak April 2025, dan aksi mogok kerja awak kapal.

Situasi tersebut kian rumit karena kini, muncul dugaan kuat bahwa masalah keuangan PT Sumekar dipicu oleh kredit bermasalah senilai miliaran rupiah, ditambah kredit macet pribadi sang direktur kepada salah satu bank penyalur.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, tunggakan gaji karyawan PT Sumekar mencapai sekitar Rp3 miliar, disinyalir inilah penyebab setidaknya 67 pegawai terpaksa menghentikan aktivitas operasional.

Kapal penumpang yang mestinya menjadi urat nadi transportasi antar kepulauan Sumenep dilaporkan kini hanya menjadi besi tua yang terparkir di Pelabuhan Kalianget.

Komisaris PT Sumekar, Muhammad Romli, membenarkan KMP DBS III sedang mangkrak, tetapi menekankan persoalan tidak semata terkait aksi mogok kerja. “Ada komponen kapal yang perlu diperbaiki, yaitu generator,” ungkapnya kepada wartawan, sebagaimana dilansir Madura Indepth, Kamis (7/8/2025).

Romli menyebut perbaikan sedang berjalan dan optimistis kapal akan kembali melaut. “Mungkin sebentar lagi sudah bisa dioperasikan,” klaimnya.

Baca Juga:

Legislator Muda PDI Perjuangan Sumenep Kampanyekan Gowes Masuk Kerja ke Kantor

Direktur PT Sumekar, Syaiful Bahri, menegaskan operasional belum bisa dipastikan karena mesin kapal belum tuntas diperbaiki. “Masih nunggu datangnya genset yang diservice,” katanya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menargetkan pengoperasian paling lambat pekan depan. “Minggu depan beroperasi, sekarang masih menyelesaikan perbaikan generator,” ujarnya, masih dikutip dari Madura Indepth.

Dalam laporan Madura Expos, Dadang menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi termasuk dengan kru kapal. Menurutnya, operasional kapal segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Mungkin sebentar lagi sudah bisa dioperasikan,” klaimnya, Selasa (16/9/2025).

Tuntutan dari sisi pekerja jelas, hak gaji harus dibayarkan terlebih dahulu. Kekecewaan pegawai sempat disampaikan Manajer Kepegawaian PT Sumekar, Ahmad Muni Budiarto, kepada wartawan.

“Sejak masalah ini mencuat, gaji kami hanya dibayar sekali. Ada yang sama sekali tidak menerima gaji. Kami tidak akan melayarkan kapal sebelum gaji dibayar,” tegas dia.

Masalah gaji ini disinyalir berkaitan erat dengan kondisi keuangan perusahaan yang rapuh. Dokumen investigasi media ini mengungkapkan, bahwa pada 2022 PT Sumekar menerima pembiayaan Rp2 miliar dari salah satu bank penyalur kredit di Kabupaten Sumenep.

Kredit itu kini macet dan ditemukan sedikitnya 12 catatan penyimpangan, mulai dari agunan kapal tanpa taksasi hingga penggunaan sisa dana yang tak jelas peruntukannya.

“Kalau kita teliti, sejak awal pengajuan sudah bermasalah. Tujuan pembiayaan berbeda dengan realisasi, tidak ada taksasi agunan kapal, bahkan DPRD dilangkahi dalam proses persetujuan. Ini preseden buruk bagi tata kelola BUMD,” kata seorang informan.

Ia menambahkan, dari Rp2 miliar itu, masih berlimpah sisa dana setelah dipakai untuk beli solar. “Tapi penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, uang rakyat hilang begitu saja,” imbuhnya.

“Soal mangkraknya kapal dan gaji karyawan hingga viral mereka mogok kerja itu ya, bisa jadi rentetan dari hal di atas,” pungkasnya.

Hingga berita ini tayang, upaya konfirmasi kepada Direksi PT Sumekar maupun pihak bank penyalur kredit belum membuahkan jawaban.

Media ini mencatat upaya berulang menghubungi Direktur Utama PT Sumekar, Syaiful Bahri, melalui telepon dan pesan teks wawancara via WhatsApp namun juga belum ada tanggapan.***