DLH Perkim Sampang Catat Capaian 120 Persen PAD 2024, Target Naik Jadi Rp750 Juta Tahun Ini

NEWS DIMADURA, SAMPANG – Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kawasan Permukiman (DLH Perkim) Kabupaten Sampang mencatatkan kinerja membanggakan sepanjang tahun 2024. Setelah penyesuaian kebijakan berbasis Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sektor kebersihan berhasil menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) hingga 120 persen dari target semula.

“Alhamdulillah, sejak kita menyesuaikan pola kerja berdasarkan Perda baru, pendapatan dari sektor persampahan tembus 120 persen. Dari target Rp600 juta, kita berhasil lampaui. Ini capaian yang patut disyukuri,” ujar Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Aulia Arif, Rabu (21/5/2025).

Dalam Perda tersebut, salah satu poin penting adalah perubahan objek retribusi, termasuk di dalamnya penghentian penarikan retribusi di area pasar. Meski demikian, DLH tetap memberikan layanan pengangkutan sampah di kawasan pasar karena dianggap sebagai fasilitas umum.

“Setelah Perda itu berlaku, kami tidak lagi melakukan penarikan retribusi di pasar. Tapi pelayanan tetap berjalan. Karena itu fasilitas umum, dan juga sudah ada dinas lain yang menangani operasional pasar. Kami hanya fokus pada pengangkutan sampah,” jelas Arif.

Dengan capaian signifikan di tahun 2024, target retribusi tahun 2025 pun dinaikkan menjadi Rp750 juta. DLH pun melakukan sejumlah inovasi demi menjaga tren positif ini, salah satunya dengan menjalin kolaborasi lintas sektor.

“Salah satu terobosan kami adalah bekerja sama dengan PDAM. Ketika pelanggan membayar rekening air, retribusi sampah juga ikut ditagihkan. Pola ini terbukti efektif meningkatkan pendapatan. Sebelum kerja sama itu dijalankan, kita selalu kesulitan mengejar target PAD,” kata Arif.

Baca Juga:

SMA NU Sumenep Ukir Prestasi di Kompetisi Film Pendek Diskominfo, Berikut Daftar Juaranya!

Namun, di balik capaian tersebut, Arif mengungkapkan tantangan serius yang tengah dihadapi dalam operasional layanan kebersihan. Keterbatasan anggaran dan regulasi pusat yang melarang penambahan personil menjadi hambatan utama dalam menjaga kualitas layanan.

“Saya sudah berkali-kali mengajukan tambahan personel, sarana, dan operasional. Karena kalau salah satu dari tiga elemen itu tidak terpenuhi, maka pelayanan sampah tidak akan bisa berjalan maksimal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini anggaran DLH hanya mencakup kebutuhan operasional dasar seperti BBM, pemeliharaan, dan perlengkapan kebersihan. Tidak ada ruang untuk pengadaan sarana baru akibat pemangkasan anggaran.

“Sekarang anggaran kami murni hanya untuk operasional. Tidak ada pengadaan. Kalau anggaran ini dipotong lagi, saya tidak bisa menjamin layanan kebersihan tetap berjalan maksimal untuk masyarakat,” pungkasnya.***