Hampir Tutup Tahun 2025, Serapan APBD Empat Kabupaten di Madura Belum Optimal

EDITORIAL, DIMADURA – Data serapan APBD empat kabupaten di Madura selama tahun 2025, baik di Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, menunjukkan pola yang sama dan berulang tiap tahun. Meski anggaran mencapai triliunan rupiah, serapan belum optimal dan bisa dikatakan belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana.

Melansir berbagai sumber, berikut tabel ringkasan kondisi APBD 2025 empat kabupaten di Madura:

Kondisi dalam tabel di atas menampilkan pertanyaan penting tentang efektivitas perencanaan dan kecepatan pelaksanaan program pembangunan, sekaligus menjadi indikator seberapa jauh APBD Empat Kabupaten di Madura benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sumenep

Di Sumenep, perencanaan terlihat rapi. Setelah perubahan, SILPA dirancang nol rupiah. Namun, menjelang akhir tahun, serapan baru mencapai 77 persen, artinya lebih dari setengah triliun rupiah belum terserap.

Kendala administrasi dan penyelesaian teknis kerap menjadi faktor utama, meski kebutuhan masyarakat di lapangan nyata dan mendesak.

Baca Juga:

Begini Kata Kabag Perekonomian Setdakab Sumenep soal Penggunaan LPG Subsidi Bagi ASN

Risiko keterlambatan pelaksanaan program strategis seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan layanan publik yang direncanakan, bisa dibilang belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh warga setempat.

Pamekasan

Pamekasan menghadapi tantangan berbeda. Dokumen APBD sudah lengkap, tetapi APBD Perubahan masih menunggu evaluasi Gubernur. Ditambah pergantian bupati dan wakil bupati pada Maret 2025, yang diasumsikan sebagai salah-satu faktor lambatnya pelaksanaan anggaran.

Keterlambatan evaluasi dan transisi kepemimpinan membuat beberapa proyek prioritas mengalami penundaan, khususnya program pembangunan infrastruktur dan sosial.

Hal tersebut menjadi sebab menurunnya efektivitas penggunaan anggaran yang seharusnya langsung dirasakan masyarakat. Hingga November, realisasi pendapatan baru sekitar 74 persen.

Sampang

Sampang menaikkan belanja, terutama belanja modal dan belanja tidak terduga, untuk mempercepat pembangunan. Namun, nilai serapan yang berada di sekitar 80 persen, menunjukkan bahwa masih banyak program yang belum tuntas menjelang akhir tahun.

Meski anggaran belanja meningkat, koordinasi antar-SKPD dan persiapan teknis yang kurang matang menyebabkan beberapa proyek besar berjalan lambat.

Hal ini berdampak pada target capaian pembangunan fisik dan layanan masyarakat yang tidak sepenuhnya tercapai sesuai rencana awal.

Bangkalan

Bangkalan relatif stabil dari sisi perencanaan. APBD sekitar Rp2,5 triliun disesuaikan lewat efisiensi dan perubahan anggaran.

Fokus serapan APBD Bangkalan diarahkan pada infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, namun publik pastinya lebih menunggu hasil nyata daripada laporan dan angka.

Efisiensi anggaran memang penting, namun apabila pelaksanaan terlalu berhati-hati, proyek prioritas menjadi lambat terealisasi.

Penting dicarikan solusi agar tidak menimbulkan kesenjangan antara alokasi dana dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, sehingga tidak berdampak buruk pada citra pemerintah daerah satempat.

Kesenjangan Serapan

Jika kita tarik benang merahnya, sebenarnya permasalahan utama APBD Empat Kabupaten di Madura bukan soal kekurangan dana, melainkan kecepatan pelaksanaan dan ketegasan menjalankan program.

Prosedur panjang, koordinasi lambat, dan kehati-hatian berlebihan membuat anggaran sering menumpuk di akhir tahun.

APBD mestinya dipandang sebagai instrumen kerja yang hidup. Ketika uang terlalu lama diam di kas daerah, maka barang tentu manfaatnya tidak segera dirasakan masyarakat.

Tanpa evaluasi yang terarah, pola serapan APBD Empat Kabupaten di Madura: anggaran besar, serapan sedang, pola lama ini akan terus berulang tiap tahun.

***