NEWS DIMADURA, SUMENEP – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, memaparkan strategi peningkatan infrastruktur kepulauan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Acara yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur di Shangri-La Hotel Surabaya ini dihadiri oleh 29 instansi, termasuk perangkat daerah Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Timur, akademisi, ormas, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, serta instansi vertikal dan lembaga semi pemerintah.
Forum ini bertujuan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dalam perumusan RKPD Provinsi Jatim 2026.
Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Ir. Mohammad Yasin, melalui Kepala Bidang Pembangunan, memaparkan sejumlah program prioritas di berbagai sektor, di antaranya:
Prasarana Wilayah: Pengelolaan sistem irigasi partisipatif, pengembangan SPAM regional, penanganan desa rawan kekeringan, penyediaan akses sanitasi layak, penanganan kawasan kumuh, pengolahan persampahan, serta peringatan dini bencana.
Perekonomian dan Sumber Daya Alam: Peningkatan daya saing investasi dan produk, promosi perdagangan, pemanfaatan energi baru terbarukan, penguatan akses permodalan bagi UMKM, serta pengembangan pusat agropolitan.
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia: Peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM pendidik, perluasan akses serta penguatan fasilitas kesehatan, pengembangan Millennial Job Center, peningkatan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan hak anak.
Tantangan Infrastruktur Kepulauan
Dalam kesempatan ini, Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir, Arif Firmanto, S.TP., M.SI. IPU, dipilih sebagai perwakilan dari Bappeda kabupaten/kota yang hadir.
Arif mengatakan, forum tersebut merupakan wadah penting dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
Dalam presentasinya, ia mengungkap tantangan utama Kabupaten Sumenep yang terdiri atas daratan dan kepulauan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
“Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik geografis yang unik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi kepulauan agar konektivitas dan pelayanan dasar bisa berjalan optimal,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Arif, perlu ada evaluasi dan formulasi ulang terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) agar daerah penghasil mendapatkan alokasi yang lebih proporsional.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Sinergi ini sangat penting agar pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” tegasnya.
Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.