Ketua PKDI Bocorkan Rahasia Terkait Kunjungan Ratusan Kades Sumenep ke IKN

NEWS SUMENEP, DIMADURA — Ketua Perkumpulan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep, H. Abdul Hayat, yang akrab disapa Haji Obet, akhirnya membocorkan sejumlah fakta di balik keberangkatan ratusan kades ke IKN, Kalimantan Timur.

Ia menegaskan bahwa kegiatan bertajuk “Peningkatan Kelembagaan Desa, Koperasi Merah Putih, dan Ketahanan Pangan se-Kabupaten Sumenep” itu merupakan murni inisiatif para kepala desa sendiri.

“Ini inisiatif murni daripada kepala desa untuk menyukseskan program pemerintah, terkait dengan program ketahanan pangan, yaitu koperasi desa merah putih,” ungkapnya, saat diwawancara melalui sambungan telepon, Jumat (7/11).

Disampaikan, kegiatan tersebut berlangsung sejak Kamis hingga Minggu (6–9 November 2025), melibatkan para kepala desa dari wilayah daratan maupun kepulauan di Sumenep. “Kita mulai dari Kamis, Kamis sampe Minggu balik,” katanya.

Menurutnya, selama kegiatan para peserta akan mendapatkan arahan dari berbagai narasumber, termasuk dari Kementerian Koperasi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kegiatannya di sini kita mendapatkan arahan, satu dari kementerian koperasi, juga ada dari pemeritah provinsi Kalimantan timur, terus nantinya kita hari Sabtu kunjungan ke salah satu koperasi desa merah putih yang ada di Samarinda,” terangnya.

Baca Juga:

Dirut BPRS Apresiasi Sumenep Sun Run 2025, Dorong Gaya Hidup Sehat Sambut 2026

Ia menyebutkan, kegiatan ini bersifat studi komparatif untuk memperluas wawasan kepala desa terhadap kebijakan dan model kelembagaan di daerah lain. “Ya, studi komparatif, bisa dikatakan istilahnya seperti itu lah,” ujarnya.

Haji Obet menegaskan, seluruh biaya keberangkatan ditanggung secara mandiri oleh peserta, bukan dari APBDes.

“Anggaran kita pakai anggaran dana mandiri, nggak pakai APBDes, nggak, kita pakai dana mandiri. Sebagai bentuk toleransi dari kita bersama, semangat kita bersama, dari kepala desa untuk memahami lebih detail menjadi nanti kebijakan yang akan kita harus ambil,” tegasnya.

Menurutnya, dana Rp10 juta yang dikeluarkan tiap kepala desa bukanlah sumbangan. “Untuk Rp10 juta itu bukan sumbangan itu, tapi biaya transportasi dan akomodasi terkait dengan segala keperluan yang kita lakukan kegiatan di IKN,” imbuhnya menegaskan.

Jumlah peserta yang berangkat sekitar 201 kepala desa dari seluruh kecamatan di Sumenep. “Kurang lebih untuk kepala desa yang ikut ada 201. Kira-kira di situ, 201 kepala desa, daratan dan kepulauan,” katanya.

Harapannya, kata dia, kegiatan ini memperkuat kolaborasi lintas wilayah. “Harapan kita, nantinya kita mewujudukan kebersamaan dalam berkolaborasi, tidak hanya dengan di tingkat kabupaten, tapi secara nasional. Karena Indonesia ini kan NKRI, bukan hanya Jawa Timur, bukan hanya Sumenep, tapi kita juga harus punya keinginan mengenal bagaimana program-program secara nasional di wilayah lain, gitu ya,” ungkapnya.

Haji Obet lanjut menegaskan, bahwa tidak ada diskriminasi antara kepala desa daratan dan kepulauan. “Kepala desa di Sumenep tidak ada kepala desa daratan dan kepulauan. Kalau menyangkut kepala desa, kita tidak bedakan antara kepulauan dan daratan. Jadi yang berkenan ikut ya Alhamdulillah, yang nggak berkenan pun juga nggak apa-apa. Kita tidak mau men-justice orang yang tidak membersamai kita, seperti itu,” terangnya gamblang.

Meski tidak dirancang menjadi agenda rutin, kegiatan serupa bukan yang pertama kali dilakukan.

“Tidak harus menjadi program tahunan, tetapi ini bukan untuk pertama kalinya, kita sebelumnya, tahun kemarin kita sempat mengadakan kegiatan yang sama, tapi dengan topik yang berbeda, prpgran yang berneda, kemarin kita kan di Bandung, kan seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, studi tiru ke IKN tahun ini bukan kegiatan baru. Pada Juli 2024, sebanyak 328 kepala desa dari 27 kecamatan juga mengikuti program serupa ke Bandung.

Bedanya, jika tahun 2025 ini menggunakan iuran mandiri sebesar Rp10 juta per kepala desa, kegiatan tahun 2024 lalu menggunakan APBDes Sumenep sebesar Rp7,5 juta.

Tujuan kegiatan, kata Haji Obet, sama demi memperluas wawasan desa serta menyiapkan kebijakan pembangunan berbasis inovasi dan potensi lokal.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni, belum memberi keterangan. “WA saja,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp tanpa penjelasan lanjutan.

Sekilas Informasi, berdasarkan dokumen rundown yang diterima media ini, kegiatan di Kalimantan Timur juga diikuti oleh sejumlah pejabat daerah dan sejumlah pejabat nasional, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Pertanian, dan pejabat Kementerian Koperasi RI.

Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., turut diundang untuk membuka kegiatan secara resmi dan melakukan MoU dengan Kementerian Koperasi pada Jumat, 7 November 2025, pukul 08.00–08.30 WITA.

Dalam sesi panel bertajuk Penguatan Kelembagaan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep, turut menjadi pembicara Kapolres Sumenep, Dandim 0827/Sumenep, Kajari Sumenep, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep.

Selain sesi panel, peserta juga dijadwalkan melakukan kunjungan studi tiru ke beberapa desa inovatif di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Samarinda, termasuk kunjungan ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari penguatan wawasan kelembagaan desa dan kebijakan ketahanan pangan nasional.***