Ramai ATM KPM PKH di Sumenep Dibajak Ketua Kelompok, Nilai Kerugian Capai Jutaan Rupiah

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Dugaan penyalahgunaan dana bantuan bagi KPM PKH di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur tengah ramai jadi perbincangan publik.

Salah satunya seperti yang dialami sejumlah warga di Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru. Mereka mengaku jadi korban ulah ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) bernama Rahema. Ia diduga membajak dan memotong dana bantuan mereka hingga jutaan rupiah.

Dari keterangan sejumlah warga, Rahema kerap meminta para KPM menyerahkan kartu ATM beserta nomor PIN dengan dalih agar proses pencairan dana lebih mudah.

Namun di balik alasan itu, muncul praktik yang merugikan penerima manfaat. Bahkan, beberapa KPM mengaku diancam akan dicoret dari daftar bantuan jika menolak menyerahkan kartu mereka.

“Kami takut, katanya kalau ATM tidak dikasih, nama kami bisa dihapus dari PKH,” tutur salah satu penerima yang enggan disebut namanya, Kamis (6/11).

Kecurigaan bermula ketika beberapa warga mulai menghitung ulang bantuan yang diterima. Salah satu KPM, sebut saja SM, mengaku hanya memperoleh Rp800.000 selama periode September hingga November 2025, jumlah yang jauh di bawah nilai yang seharusnya.

Baca Juga:

Dua Wajah Penegakan Hukum Polres Sumenep, Antara Penghargaan Hakordia dan SP3 Kasus ODGJ

Uang tersebut diberikan langsung oleh ketua kelompok tanpa disertai struk penarikan dari bank.

Kasus serupa dialami HN, yang selama tiga bulan hanya menerima Rp1,2 juta. Setelah didampingi pihak desa untuk mencetak rekening koran, keduanya menemukan fakta mengejutkan. Dana yang masuk ke rekening ternyata jauh lebih besar daripada yang diserahkan oleh ketua kelompok.

Dalam rekening SM tercatat dana masuk sebesar Rp 3.450.000, sedangkan HN menerima Rp 2.550.000. Artinya, ada selisih jutaan rupiah yang diduga kuat ditahan atau digunakan secara sepihak oleh Rahema tanpa sepengetahuan KPM.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rahema enggan memberikan penjelasan. Ia hanya menulis singkat, “sedang sibuk dengan anak,” tanpa menanggapi substansi tuduhan.

Kasus ini memicu keresahan di tengah masyarakat desa. Warga berharap pendamping dan pihak berwenang turun tangan menindaklanjuti dugaan pembajakan dana PKH tersebut agar praktik serupa tidak terulang di tempat lain. ***