NEWS DIMADURA, SUMENEP–Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Jawa Timur, memastikan pelaksanaan program Jatim Puspa 2025 berjalan tepat sasaran dari empat desa yang di tetapkan sebagai penerima manfaat.
Program pemberdayaan usaha perempuan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu menyasar desa-desa yang memiliki potensi dan kebutuhan riil dalam penguatan ekonomi keluarga, khususnya perempuan.
Empat desa terpilih tersebut meliputi Desa Pragaan Laok di Kecamatan Pragaan, Desa Nambakor di Kecamatan Saronggi, Desa Dungkek di Kecamatan Dungkek, serta Desa Beragung di Kecamatan Guluk-Guluk.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menjelaskan bahwa jumlah desa penerima tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya melibatkan dua desa.
Peningkatan ini, menurut Anwar, merupakan hasil evaluasi positif terhadap implementasi program Jatim Puspa sebelumnya.
“Penetapan desa penerima mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk jumlah keluarga penerima manfaat (KPM), terutama yang telah lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH),” ujar Anwar. Rabu (09/04/25).
Demi menjamin akurasi dan menghindari tumpang tindih data, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Sumenep untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima.
Setiap KPM akan mendapatkan bantuan berupa peralatan usaha senilai Rp2,5 juta, yang disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing penerima.
Rinciannya, Desa Pragaan Laok memiliki 54 KPM, Desa Nambakor 51 KPM, Desa Dungkek 36 KPM, dan Desa Beragung sebanyak 28 KPM.
Anwar menekankan bahwa keberhasilan program tahun sebelumnya menjadi dasar perluasan cakupan wilayah tahun ini.
Ia berharap program ini dapat terus berlanjut dan menjadi alat efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa, terutama kaum perempuan.
“Jenis usaha akan dirancang berdasarkan musyawarah antara KPM dan pemerintah desa, agar sesuai dengan potensi lokal. Kami juga pastikan distribusi desa penerima merata di beberapa kecamatan, bukan hanya terpusat di satu wilayah,” kata Anwar.
Lebih lanjut Anwar menjelaskan, program itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam memperkuat peran perempuan desa sebagai pelaku ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.***
