Musrenbang RKPD Sumenep 2026, Fokus Bahas Kepulauan, Libatkan 1.800 Usulan dan Evaluasi IPM-Kemiskinan

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kamis (27/3/2025).

Forum ini juga dirangkai dengan Forum Konsultasi Publik guna menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029, dengan fokus utama pada pembangunan wilayah kepulauan, pelibatan 1.800 usulan masyarakat dan DPRD, serta evaluasi capaian pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan.

Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk berdiskusi serta mengakomodasi aspirasi guna merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang efektif.

Baca Juga:

Vidi Aldiano Meninggal Dunia di Usia 35 Tahun

“Kebijakan yang diambil harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administratif,” jelas Arif dalam sambutannya, Kamis (27/3).

Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Sumenep telah menerima 912 usulan masyarakat melalui aplikasi SIPD RI dan 933 pokok pikiran dari DPRD, yang akan diseleksi dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Arif, RPJMD menjadi acuan strategis dalam perencanaan lima tahunan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai tolok ukur utama.

Dalam forum ini juga dipaparkan capaian pembangunan daerah, termasuk peningkatan IPM dari 67,74 persen pada 2021 menjadi 69,78 persen pada 2025, serta penurunan tingkat kemiskinan dari 19,22 persen pada 2021 menjadi 17,78 persen pada 2024.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi kita harus terus berupaya menekan angka kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat semakin merata,” tegas Arif.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berdampak bagi masyarakat.

“Musrenbang harus menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” kata Bupati Fauzi.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penganggaran, dari pendekatan berbasis fungsi menjadi pendekatan berbasis prioritas program, agar setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus membawa dampak nyata, bukan hanya terlihat indah dalam laporan,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Fauzi menegaskan bahwa pembangunan harus merata dan tidak hanya terfokus di wilayah daratan, tetapi juga mencakup kawasan kepulauan yang menjadi bagian integral dari Kabupaten Sumenep.

“Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal, terutama di daerah kepulauan. Pemerataan pembangunan adalah suatu keharusan,” tandasnya.***