NEWS SUMENEP, DIMADURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Kamis (27/3/2025).
Dalam forum ini, sebanyak 912 usulan masyarakat dan 933 Pokok Pikiran (Pokir) dari DPRD resmi masuk sebagai bahan kajian.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Graha Arya Wiraraja Setdakab Sumenep ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta organisasi peduli pembangunan.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menampung gagasan kolektif guna mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menyatakan bahwa pembangunan harus mencerminkan kebutuhan nyata warga, bukan hanya untuk memenuhi prosedur administratif.
“Hingga saat ini, sebanyak 912 usulan dari warga telah masuk melalui SIPD RI, ditambah 933 Pokir DPRD. Semua akan diseleksi agar tepat sasaran,” katanya, Kamis (27/3).
Arif menambahkan, RPJMD akan dirancang berdasarkan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan, agar setiap program benar-benar berdampak.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan capaian pembangunan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 67,74 persen (2021) menjadi 69,78 persen (2025), serta penurunan kemiskinan dari 19,22 persen (2021) menjadi 17,78 persen (2024).
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi ruang penting untuk menyusun arah kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita harus mengubah paradigma kerja dari pendekatan anggaran ke pendekatan program prioritas. Setiap kebijakan harus memberi manfaat nyata bagi rakyat,” pesannya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya antara wilayah daratan dan kepulauan.
Ia pun menekankan bahwa tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dari arus pembangunan yang dicanangkan bersama.***
