Penulis: Ahmad Wasil | Ketua LPPNU Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
KOLOM – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan pernyataan yang memantik kerutan di dahi: "Banyak petani kita yang kerap melancong ke luar negeri".
Di tengah kepulan asap dapur pedesaan yang kian mingser, klaim ini terasa seperti fiksi ilmiah. Fakta di lapangan justru menyodorkan anomali yang getir. Di pasar-pasar tradisional perkotaan, lonjakan harga kebutuhan pokok meroket ugal-ugalan.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat harga cabai rawit merah melambung hingga Rp53.950 per kilogram, sementara cabai merah keriting bertengger di angka Rp51.800 per kilogram.
Bahkan, komoditas sederhana seperti bawang merah dan bawang putih kini kompak mengepung dompet konsumen di kisaran Rp44.000 hingga Rp45.000 per kilogram.
Anehnya, limpahan rupiah dari mahalnya harga sayur-mayur itu sama sekali tidak menetes ke hulu. Dompet para petani tetap saja kempis, terjepit di antara biaya pupuk yang mencekik dan rantai pasok yang dikuasai tengkulak.
Petani kita belum juga sejahtera, menjadi penonton dari perputaran uang yang menguap di lapak-lapak perantara.
Janji manis pemerintah bahwa program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi dewa penyelamat ekonomi desa nyatanya masih membentur dinding realita.
Narasi indah tentang uang triliunan rupiah yang diklaim bakal berputar di level Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pedesaan terancam sekadar menjadi hisapan jempol.
Alih-alih mendongkrak kesejahteraan wong cilik, program ini justru menuai rapor merah dari lembaga pengawas negara.
Kajian cepat dari Ombudsman RI membongkar gurita maladministrasi dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kesenjangan lebar antara target dan realisasi, hingga karut-marut penetapan mitra yang rawan konflik kepentingan.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik keras pendekatan sentralistik program ini yang meminggirkan peran pemerintah daerah dan masyarakat kecil.
KPK mencatat mekanisme bantuan pemerintah dalam MBG justru memperpanjang rantai birokrasi dan memicu potensi rente.
Akibatnya, anggaran tersedot untuk biaya operasional dan sewa, bukan mengalir ke kantong petani lokal atau UMKM desa.
Alih-alih menyentuh rakyat yang membutuhkan, mega-proyek ini justru rentan menjadi bancakan elite di lingkaran ketertiban birokrasi yang kaku.
Ironi ini makin menebal ketika aktivis pertanian membongkar borok birokrasi di sektor agraria. Mereka menyayangkan laporan Kementerian Pertanian kepada Presiden yang dinilai "asal bapak senang" dan sama sekali tidak sesuai realita.
Data manis di atas kertas nyatanya gagal memotret realitas cangkul yang patah, krisis regenerasi petani, dan pupuk subsidi yang langka.
Sebagai presiden yang lahir sebagai elite dan—menurut rekam jejak sejarahnya—tidak pernah miskin, Prabowo menghadapi tantangan besar dalam membangun empati struktural.
Tanpa verifikasi lapangan yang jujur, presiden akan terus terperangkap dalam kepompong laporan palsu para pembantunya.
Jika menteri hanya sibuk menyetor angka-angka kosmetik untuk menyenangkan penguasa, maka kedaulatan pangan hanyalah jargon pemilu yang usang.
Bagi mayoritas petani, "luar negeri" tetaplah sebuah kemewahan yang fana, sedekat jarak cangkul mereka menuju garis kemiskinan. ***
