PAMEKASAN, DIMADURA–Kondisi sejumlah jalan desa dan jalan lingkungan di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, masih menjadi keluhan masyarakat.

Persoalan itu menjadi salah satu perhatian dalam rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mulai menyosialisasikan rencana pembangunan jalan lingkungan, sanitasi, dan perumahan kepada pemerintah desa dan kecamatan, Rabu (7/10/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPRKPP Pamekasan Andi Ali Syahbana mengatakan, sosialisasi dilakukan sebelum pekerjaan dimulai untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa.

“Tujuannya adalah sebelum program pembangunan itu dimulai, kita menyosialisasikan kepada kepala desa, kepada kecamatan, supaya pembangunan ini berjalan dengan baik,” kata Andi.

Ia mengatakan, pembangunan tersebut direncanakan tersebar di sejumlah desa dan kecamatan. Bahkan, seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan dipastikan memperoleh program pembangunan lingkungan.

Namun, besaran anggaran belum dapat disampaikan secara rinci karena masih menunggu penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

“Lokasinya tersebar di beberapa desa dan di beberapa kecamatan. Saya rasa di semua kecamatan ada pembangunan itu,” ujarnya.

Pelaksanaan pekerjaan diperkirakan dimulai pada akhir Oktober dan berlangsung hingga Desember 2026.

Menurut Andi, penyampaian rencana pembangunan sejak awal juga diperlukan untuk mencegah persoalan teknis di lapangan sekaligus memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat. 

Pemerintah desa diberikan ruang untuk melakukan pemantauan, dengan camat berperan sebagai koordinator wilayah.

Program tersebut, kata dia, disusun berdasarkan sejumlah sumber usulan. 

Di antaranya hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), aspirasi hasil reses anggota DPRD, serta prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Lanjutnya, untuk sektor sanitasi, pembangunan tidak terbatas pada satu jenis pekerjaan. 

Andi menyatakan, program dapat mencakup pembangunan drainase, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Adapun pembangunan jalan lingkungan dapat berupa pemasangan paving maupun perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang telah ada.

Sementara itu, Camat Proppo Dwi Norkholis Ikhwan mengatakan, pembangunan jalan lingkungan menjadi kebutuhan yang cukup mendesak di wilayahnya. 

Berbeda dengan jalan poros yang relatif lebih baik, sejumlah akses menuju desa dan permukiman warga masih membutuhkan perbaikan.

“Kalau jalan yang bagus itu masih di jalan poros. Tapi jalan-jalan yang masuk ke jalur desa, jalan desa, jalan lingkungan itu masih banyak yang belum layak atau sudah kurang bagus,” jelas Dwi.

Menurut dia, persoalan tersebut berulang kali disampaikan masyarakat, baik melalui media sosial maupun secara langsung kepada pemerintah kecamatan.

Dari tiga sektor pembangunan yang disosialisasikan, Dwi menyebut persoalan jalan lingkungan menjadi keluhan yang paling dominan.

“Jalan,” katanya singkat.

Ia menilai kualitas infrastruktur jalan memiliki dampak luas terhadap kehidupan warga. 

Akses jalan yang memadai tidak hanya menunjang mobilitas, tetapi juga berhubungan dengan aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan, dan kegiatan masyarakat lainnya.

Karena itu, Dwi berharap pembangunan tidak terkonsentrasi pada desa atau wilayah tertentu. 

Pemerintah desa yang selama ini belum memperoleh bantuan pembangunan infrastruktur didorong lebih aktif menyampaikan kebutuhan melalui mekanisme yang tersedia.

“Harapan saya untuk kepala desa itu menjadi tahu, sehingga desa yang biasa tidak dapat bantuan akhirnya tahu dan tergerak untuk mengajukan infrastruktur di desanya melalui kecamatan dan DPRKPP sehingga pembangunan di desa itu bisa merata,” pungkasnya. ***