Sumenep Tak Lagi Aman dari Banjir, DPRD Desak Penanganan Menyeluruh
NEWS DIMADURA, SUMENEP–Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang selama ini dianggap relatif aman dari banjir, kini menghadapi ancaman serius.
Bencana banjir meluas dengan intensitas lebih tinggi, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga merambah kawasan yang sebelumnya tak pernah tergenang.
Kondisi tersebut, memicu kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat, mendorong DPRD setempat mendesak tindakan cepat dan komprehensif.
Akhmadi Yasid, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dari Fraksi PKB, menegaskan bahwa banjir kali ini harus dikategorikan sebagai keadaan darurat.
“Lagi-lagi hari ini banjir terjadi di sejumlah titik di Kota Sumenep, bahkan lebih luas dibanding sebelumnya. Daerah yang dulu aman, seperti Kebonagung dan Batuan, kini terendam,” ujarnya, Senin (13/5/2025).
Ia menyebutkan, genangan air tidak hanya terjadi di kawasan padat penduduk seperti Jalan Trunojoyo, sekitar Museum, Taman Bunga, dan Jalan Pabian, tetapi juga meluas ke wilayah penyangga seperti Babbalan dan Patean.
Baca Juga:
“Ini sudah darurat. Arus deras di beberapa titik sangat membahayakan. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa lebih parah,” tegas Akhmadi.
Menurut Yasid, penanganan banjir selama ini terlalu berfokus pada perbaikan drainase dan gorong-gorong di hilir, tanpa menyentuh akar masalah di hulu.
“Masalah sebenarnya adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah, terutama akibat tambang galian C ilegal di Batuan. Daerah resapan air sudah sangat berkurang,” paparnya.
Ia menjelaskan, aktivitas tambang ilegal telah mengubah daerah yang dulunya aman menjadi rawan banjir.
“Air hujan yang seharusnya meresap ke tanah kini langsung mengalir deras ke permukaan, memicu banjir bandang,” ujarnya.
Yasid mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera mengambil langkah strategis.
“Harus ada evaluasi menyeluruh. Penanganan tidak bisa parsial; perlu pendekatan dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Di hulu, ia menekankan pentingnya penertiban tambang ilegal dan rehabilitasi lahan kritis. Sementara di hilir, perbaikan sistem drainase perkotaan harus dilakukan secara intensif.
“Kami mendorong Pemkab untuk bertindak tegas. Pendekatan lama sudah tidak efektif,” tambahnya.
Akhmadi juga mengajak masyarakat, media, dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama mengawal penanganan banjir ini.
“Ini masalah bersama yang butuh solusi kolektif. Mari kita jadikan momentum ini untuk perbaikan jangka panjang,” pungkasnya.***
Follow akun TikTok dimadura.id untuk update video berita terbaru.
FollowArtikel Terkait
