Guru Besar UIN Madura Bahas Perundungan di Pesantren, Tawarkan Transformasi Nilai Pendidikan

NEWS PAMEKASAN, DIMADURA–Direktur Utama Padepokan Kyai Mudrikah Kembang Kuning (PKMKK) Achmad Muhlis, menyoroti fenomena perundungan di lingkungan pesantren sebagai bagian dari dinamika sosial yang perlu dibaca secara kritis dalam kerangka transformasi nilai pendidikan Islam.
‎
‎Hal tersebut disampaikan dalam orasi ilmiahnya saat pengukuhan sebagai Guru Besar Sosiologi Pendidikan Islam di Aula UIN Madura, Sabtu (2/5/2026), dengan tema “Perundungan dan Resistensi sebagai Transformasi Nilai Pesantren; Refleksi Kritis atas Kepatuhan dan Kesadaran Kritis Santri Madura.”
‎
‎Dalam paparannya, Muhlis mengungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan sekitar 40 persen santri pernah terlibat dalam praktik perundungan.
‎
‎Ia juga memaparkan data tren kasus perundungan di dunia pendidikan yang dinilai fluktuatif namun cenderung tinggi.
‎
‎“Pada 2023 terdapat sekitar 3.800 kasus perundungan, kemudian turun menjadi sekitar 2.057 kasus pada 2024. Namun pada 2025 kembali meningkat menjadi sekitar 3.520 kasus, dengan 55,5 persen berupa kekerasan fisik dan 25 kasus berujung kematian. Sementara pada awal 2026, tercatat 258 kasus dengan 10 di antaranya berujung kematian,” tutur dia.
‎
‎Menurut Muhlis, perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuasaan.
‎
‎Bentuknya dapat berupa tindakan fisik maupun nonfisik, seperti mengejek, mengucilkan, hingga mempermalukan korban.
‎
‎Dirinya juga membedakan konsep perundungan dengan resistensi, roasting, dan kacoan. Resistensi, katanya, merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, baik secara terbuka maupun terselubung.
‎
‎Sementara roasting adalah bentuk humor berupa ejekan yang bergantung pada konteks dan kesepakatan sosial, sedangkan kacoan merujuk pada guyonan spontan yang bisa menjadi akrab, tetapi berpotensi menyinggung.
‎
‎“Roasting bisa menjadi perundungan jika tanpa persetujuan atau menyerang personal. Kacoan bisa menjadi perundungan terselubung jika mengandung unsur merendahkan secara terus-menerus. Bahkan resistensi bisa bergeser menjadi perundungan jika kehilangan basis isu dan menyerang individu,” jelas dia.
‎
‎Muhlis menegaskan, pesantren merupakan sistem sosial yang dinamis sebagai institusi keagamaan yang terus berdialektika dengan perubahan zaman.
‎
‎Dalam konteks tersebut, ia menawarkan model pendidikan pesantren yang mengintegrasikan akselerasi pembelajaran kitab kuning dengan metode tradisional seperti sorogan dan bandongan, sekaligus mengakomodasi modernitas tanpa kehilangan nilai spiritual.
‎
‎Ia juga menguraikan bahwa hegemoni di pesantren bersifat transformasional, yakni membentuk kesadaran, bukan melalui paksaan.
‎
‎Hal ini tercermin dalam tingginya kemampuan pengendalian diri santri, empati sosial, serta solidaritas kolektif yang terbentuk melalui kehidupan berasrama.
‎
‎Lebih lanjut, Muhlis menilai perundungan di pesantren tidak semata sebagai penyimpangan, melainkan bagian dari dialektika sosial antara kekuasaan dan kesadaran.
‎
‎“Pesantren bukan institusi tanpa masalah, tetapi institusi yang mampu mengolah masalah menjadi hikmah. Perundungan menjadi cermin, resistensi menjadi bahasa, dan keduanya bermuara pada pendalaman jiwa,” katanya.
‎
‎Muhlis menambahkan, pesantren justru menjadi ruang untuk mentransformasikan ketegangan sosial menjadi proses pembelajaran yang lebih mendalam.
‎
‎“Pesantren adalah ruang di mana luka sosial ditransendensikan; perundungan dibaca sebagai tanda, resistensi sebagai makna, dan keduanya disublimasikan dalam perjalanan menuju keutuhan batin,” tutu Muhlis.***