KLB Campak Dicabut, Dinkes Sumenep Terus Genjot Imunisasi Kejar

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus mengintensifkan upaya pencegahan penyakit melalui program imunisasi kejar setelah status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak resmi dicabut pada 18 Desember 2025.
‎
‎Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes P2KB Sumenep, Achmad Syamsuri, menjelaskan bahwa penetapan KLB campak sebelumnya dilakukan pada Agustus 2025 oleh Bupati Sumenep, sebelum akhirnya dicabut melalui Surat Keputusan pada akhir tahun yang sama.
‎
‎Sebagai bagian dari inovasi pasca penanganan KLB, Dinkes Sumenep kata dia, telah mengembangkan Gerakan CUC (Cegah, Ulang, dan Capai) yang berfokus pada percepatan cakupan imunisasi bagi anak-anak yang sebelumnya belum terlayani.
‎
‎“Pencabutan status KLB bukan berarti upaya pengendalian dihentikan. Justru kami tetap memperkuat langkah-langkah pencegahan, salah satunya melalui imunisasi kejar,” tutur Syamsuri.
‎
‎Ia menjelaskan, program imunisasi kejar difokuskan pada bayi, balita, dan anak di bawah dua tahun yang belum menerima imunisasi lengkap atau mengalami keterlambatan jadwal.
‎
‎Pelaksanaan program ini mengacu pada pendataan yang dilakukan oleh masing-masing puskesmas.
‎
‎Menurut Syamsuri, masih terdapat anak yang belum memperoleh imunisasi sesuai usia yang ditentukan. Kondisi tersebut menjadi sasaran utama dalam program kejar agar cakupan imunisasi dapat kembali optimal.
‎
‎“Kami menemukan kasus anak yang seharusnya sudah mendapatkan imunisasi lengkap pada usia tertentu, namun masih ada yang tertunda. Itu yang kami prioritaskan,” ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan, keterlambatan imunisasi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi kesehatan anak saat jadwal imunisasi hingga penundaan oleh orang tua.
‎
‎Selain program kejar, Syamsuri mengungkapkan layanan imunisasi rutin tetap berjalan di seluruh fasilitas kesehatan.
‎
‎Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi, kata dia, cenderung meningkat setelah munculnya kasus campak, meskipun sebagian kecil masih memiliki keraguan.
‎
‎Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut dia, Dinkes Sumenep melibatkan tokoh agama dari berbagai organisasi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat, Muslimat, hingga Aisyiyah, guna memberikan pemahaman terkait keamanan dan kehalalan vaksin.
‎
‎Syamsuri menyebutkan, para tokoh agama tersebut telah meninjau langsung proses produksi vaksin di Bio Farma dan memperoleh penjelasan menyeluruh, termasuk aspek kehalalan.
‎
‎“Vaksin yang digunakan juga telah dipakai di sejumlah negara Muslim, sehingga masyarakat tidak perlu ragu,” tambah dia.
‎
‎Dinkes Sumenep juga memberikan perhatian khusus pada Kecamatan Kalianget yang sebelumnya mencatatkan kasus campak tertinggi dengan cakupan imunisasi rendah.
‎
‎”Evaluasi tetap kami dilakukan secara berkala melalui laporan dari puskesmas setempat,” jelas dia.
‎
‎Secara umum, tren kasus campak di Sumenep mulai menunjukkan penurunan sejak awal 2026.
‎
‎Meski masih ditemukan beberapa kasus, jumlahnya relatif kecil dan dinilai masih dalam batas terkendali.
‎
‎Syamsuri menegaskan bahwa imunisasi tetap menjadi langkah penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap penyakit menular yang dapat dicegah.
‎
‎”Kami mengimbau masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, untuk memanfaatkan layanan imunisasi gratis di posyandu maupun puskesmas,” pungkasnya.***