NEWS NASIONAL DIMADURA — Di tengah bergulirnya sengketa kepemimpinan di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), isu soal penggalakan iuran guru kembali mencuat ke publik.
Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sumenep, pengurus PGRI di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., diketahui mulai kembali mengintensifkan penarikan iuran anggota sebesar Rp6.000 per bulan melalui kepala sekolah.
Nominal yang terlihat kecil itu menjadi sorotan lantaran jika dikalikan dengan total anggota PGRI se-Indonesia yang mencapai sekitar 15 juta orang, maka jumlah dana yang terkumpul bisa menembus Rp90 miliar setiap bulan.
Kegiatan penggalangan iuran tersebut terjadi bersamaan dengan konferensi cabang PGRI serentak di berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep, Rabu (5/11/2025), yang diklaim sebagai bagian dari konsolidasi organisasi.
Namun di balik acara itu, beberapa peserta mengaku diminta membayar iuran rutin setiap bulan senilai Rp 6.000 melalui kepala sekolah masing-masing lembaga.
“Setiap kecamatan sekarang mengadakan Konferensi PGRI. Konferensi serentak tiap kecamatan itu tadi,†ujar salah seorang anggota yang enggan disebut namanya, Rabu (5/11) sore.
“Mereka yang hadir seperti biasa, pengurus PGRI kecamatan, kepala sekolah, dan perwakilan guru. Iuran diminta untuk bayar,†tambahnya.
Dugaan di Balik “Gerakan Iuranâ€
Pengamat pendidikan, Moh. Saleh, menilai penggalakan iuran anggota di berbagai daerah bukan hal yang netral.
“Kalau dilihat momentumnya, bisa jadi ini bagian dari upaya mempertahankan ‘nafas organisasi’ di tengah konflik kepengurusan. Kubu yang sedang terdesak secara politik tentu butuh amunisi finansial dan legitimasi di bawah,†ujarnya kepada dimadura.id, Kamis (6/11).
Ia menambahkan, sejak konflik internal muncul pasca Kongres XXIII PGRI Maret 2024, dua kubu terus berusaha menunjukkan eksistensi di lapangan.
